EmitenNews.com - Pemerintah mendata orang miskin sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk Indonesia. Selain 8,57 persen yang tergolong miskin itu, ada pula 3,57 persen, atau 1,13 persen warga miskin ekstrem. Lebih dari separuh penduduk miskin RI itu, berada di Pulau Jawa. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga miskin ini, akhir Mei 2025.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2025), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengungkapkan hal itu, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru dipetakan. 

Indikator DTSEN untuk memetakan jumlah masyarakat miskin, pengeluaran per bulan per kapita sebesar Rp600.000. Jumlahnya mencapai 24 juta jiwa, atau 8,57 persen.

Selain 8,57 persen penduduk Indonesia tergolong miskin itu, ada persentase lain dari penduduk Indonesia yang tergolong miskin ekstrem. Sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 3,57 juta jiwa. Mereka ini, pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp400.000 ke bawah.

Wamensos Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa dalam 10 tahun pemerintahannya (2014-2019 dan 2019-2024) , mantan Presiden Joko Widodo berhasil menurunkan jumlah kemiskinan sebesar 2 persen. 

Presiden Prabowo Subianto yang berkuasa dalam periode 2024-2029, bercita-cita mampu menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia pada 2029 di bawah 5 persen.

“Tugas Kemensos terus memutakhirkan data supaya penerima manfaat dan bansos tepat sasaran. Tidak ada inclusion dan exclusion error,” ujar Wamensos.

Agus Jabo menegaskan bahwa DTSEN bergerak sangat dinamis. Ada perubahan-perubahan data penerima Bansos untuk penyaluran bansos Triwulan 2 ini pada akhir Mei 2025.

Bagi yang namanya tidak masuk dalam desil 1 dan desil 2 sebagai syarat penerima bansos, mereka bisa melakukan usul/sanggah lewat aplikasi cek bansos. Aplikasi tersebut bisa diakses oleh siapa saja.

Sebelumnya, Kemensos mengumumkan akan meluncurkan bansos tahap II pada akhir Mei 2025. Penyaluran bansos kali ini akan mengacu pada DTSEN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap angka kemiskinan nasional. 

“Ketiga provinsi ini menyumbang 52,45 persen penduduk miskin, sehingga lebih dari 50 persen penduduk miskin kita ada di Pulau Jawa,” ujar Gus Ipul dalam paparan yang disampaikan saat dialog di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, pada Selasa (15/4/2025).

Penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,89 juta jiwa atau 9,56 persen. Jawa Barat menyumbang 3,67 juta jiwa (7,08 persen), dan Jawa Tengah 3,40 juta jiwa (9,58 persen). 

“Dari sisi persentase bagus, tetapi ketika ini dijumlah hitungannya menjadi penduduk miskin, maka yang terbesar adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 52,45 persen penduduk miskin ada di Pulau Jawa,” urai mantan Wagub Jawa Timur ini. 

Gus Ipul menyebutkan, angka-angka tersebut merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, berdasarkan catatan kontribusi jumlah penduduk miskin provinsi terhadap nasional per September 2024. 

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai individu yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang dihitung berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. 

“Adapun definisi penduduk miskin tersebut yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” tutur Gus Ipul.