Kementan Fokus Kawal Penguatan Poktan jadi Kelembagaan Ekonomi Petani

EmitenNews.com - Kementerian Pertanian RI melalui Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) di Kalimantan, fokus melakukan pengawalan penguatan Kelompok Tani (Poktan) menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Dengan begitu harapannya produksi petani berkemampuan menembus pasar dan akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (1/3/2022), Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi mengatakan, Kementan berupaya meningkatkan kapasitas fasilitator desa bersama penyuluh dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian.
“SDM penyuluh dan pendamping adalah jembatan produktivitas petani, inovasi dan teknologi. Apabila jembatan rapuh, tentu tidak dapat dilalui kendaraan, sehingga peran penyuluh dan pendamping sangat luar biasa," kata Dedi Nursyamsi saat membuka kegiatan secara virtual yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat (25/2/2022).
Tugas penyuluh dan fasilitator desa tergolong sederhana, yaitu bagaimana meyakinkan petani lalu mengajaknya diskusi agar bersedia kemudian mampu mengelola keuangan dan KUR.
"Ajak petani dan Poktan mampu mengelola sarana dan prasarana, mengolah tanah dengan baik, merawat tanaman agar tidak kekurangan pupuk dan cukup air, lalu bagaimana mengolah hasil pascapanen," kata Dedi.
Dedi Nursyamsi menambahkan bahwa usaha tani itu menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, berarti ada yang salah saat pengolahan, on farm dan pemasaran hasil pertanian. "Pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan, tapi harus hasilkan duit banyak. Pertanian harus menguntungkan salah satu caranya, membentuk KEP.
Hal itu sejalan dengan seruan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo yang menganalogikan pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern mengikuti pola piramida terbalik. Ia menyebutkan, gerakan pembangunan pertanian seperti pola piramida terbalik. Petani dan penyuluh di posisi teratas, BUMN dan pihak swasta di tengah, dan terbawah adalah pemerintah, yang menggambarkan kontribusi dan porsinya paling sedikit.
"Bukan lagi zamannya petani bekerja dan berusaha tani sendiri-sendiri, harus berjamaah diawali dari kelompok-kelompok tani untuk membentuk korporasi petani dan saham korporasi dari petani," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Sementara itu Kepala Pusat Pelatihan BPPSDMP (Puslatan) Leli Nuryati mengharapkan fasilitator desa bersama penyuluh mampu mendukung percepatan menuju pertanian maju mandiri modern, tidak bisa parsial. Saat ini, kata dia, diperlukan sistem untuk solusi permanen dari permasalahan klasik petani. Termasuk ketersedian benih bermutu, murah dan mudah diakses petani selaku pelaku utama.
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Yulia Asni Kurniawati menegaskan komitmen BBPP Binuang mendukung sukses kegiatan fasilitator desa mendukung pengembangan Poktan menjadi KEP. Ia menyebutkan, pengawalan tidak hanya saat on farm, tapi membantu setelahnya.
“Bagaimana memperbaiki pascapanen sehingga losses kehilangan hasil produksi, lebih sedikit. Jangan abaikan hilirisasi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan dijual dengan harga baik," kata Yulia Asni Kurniawati. ***
Related News

Program JETP Jalan Terus, Sudah Masuk Rp18,15T Untuk 54 Proyek

Usai Semua Saham BUMN Masuk Danantara, Ini Harapan Sang CEO

Jaga Keandalan, Aplikasi Coretax DJP Sempat Alami Waktu Henti

Bermula dari KKV, Kini Gerai OH!SOME Sukses Memancing Pembeli

Kali Ini, Telat Lapor SPT Sampai 11 April 2025 tidak Kena Sanksi

Mudik BUMN 2025: SIG Berangkatkan 2.160 Pemudik & Buka Posko