Krisis Global Menghantui, Presiden Minta Para Menteri Hari-hati Ambil Kebijakan
                                    Presiden Joko Widodo berpidato di depan sejumlah menteri. dok. Setkab. go.id.
EmitenNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para anggota Kabinet Indonesia Maju agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Peringatan dari Presiden kepada para menterinya itu, dikemukakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, berkaitan dengan tekanan krisis finansial global yang semakin tinggi.
"Wujudnya lebih besar dari krisis di 1998. Krisis pada 1998 itu di beberapa negara ASEAN. Presiden mengingatkan untuk ambil kebijakan secara berhati-hati," kata Airlangga Hartarto kepada wartawan, usai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Airlangga menjelaskan, saat ini ketahanan eksternal Indonesia cukup kuat. Nilai tukar rupiah memang mencatatkan depresiasi, hingga enam persen. Namun, pergerakan Rupiah masih lebih kuat dibanding mata uang negara-negara lain.
"Relatif lebih tinggi dibanding negara lain, termasuk Kanada, Swiss, Thailand, Nepal juga termasuk Inggris sehingga relatif Indonesia lebih moderat dibandingkan beberapa negara lain," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Beberapa indikator ketahanan eksternal, menurut Airlangga, di antaranya, indeks volatilitas kurs yang 30,49. Juga premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia yang lebih rendah dari Meksiko, Brasil, Turki dan Afrika Selatan.
Karena itulah, pemerintah masih optimistis ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Pada 2023, Airlangga memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam rentang 4,8-5,2 persen.
Soal memburuknya situasi ekonomi global, Presiden Joko Widodo menerima laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden menyebut banyak negara yang mengajukan permohonan bantuan keuangan terhadap Dana Moneter Internasional (IMF). Infonya, sudah 28 negara antri masuk sebagai pasien IMF. ***
Related News
                            Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Gunung Merapi
                            Terjaring OTT, Abdul Wahid jadi Gubernur Riau ke-4 Yang Ditangkap KPK
                            Kasus Korupsi PGN, Terbuka Peluang KPK Jerat Tersangka Korporasi
                            Tidak Ada Masalah, Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Utang Whoosh
                            Saat Panen, Beras SPHP Disalurkan ke Daerah Non-Produsen Padi
                            Alokasikan Rp10 Triliun, Mentan Dorong Pertanian Modern Berbasis AI
                    
                
                
            
                                
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
            
            




