EmitenNews.com - Pemerintah siap membantu 10 wilayah kerja (WK), yang sudah memasuki tahap POD (Plan of Development) tetapi mangkrak, agar kembali beroperasi. Kalau masalahnya berkaitan dengan pendanaan, SKK Migas siap membantu. Bagi pemilik WK yang tidak segera menyelesaikan pekerjaannya, akan diambil negara, dan dilelang kembali.

“Kalau masalahnya finansial, ayo, kami carikan investor yang bonafid,” ucap Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus ketika ditemui setelah penutupan IPA Convention & Exhibition, Tangerang, Banten, dikutip Jumat.

SKK Migas akan menggelar rapat sponsor yang mempertemukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan calon sponsor. SKK Migas, akan menjadi jembatan sekaligus ‘wasit’ dalam pertemuan tersebut.

Semisal KKKS membutuhkan pinjaman dana, SKK Migas akan menjadi fasilitator untuk mempertemukan KKKS dengan pemberi pinjaman atau bank negara.

Sebanyak 10 WK yang mangkrak tersebut sebagian besar berlokasi di lepas pantai atau offshore. Ada yang terletak di Kalimantan Timur, hingga Kepulauan Riau.

Potensi investasi seluruh WK mangkrak itu, sebesar USD1,8 miliar, dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 51,35 juta barel minyak atau 31.300 barel per hari.

Selain itu, juga terdapat potensi sebesar 600 BCF gas. 

Satu hal lagi, beroperasinya 10 WK tersebut juga diperkirakan dapat menyerap 20 ribu tenaga kerja.

Wilayah kerja migas yang tidak menunjukkan progres akan dijadikan milik negara, dan dilelang kembali

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan menarik wilayah kerja yang tidak menunjukkan progres menggembirakan dalam penanganannya.