EmitenNews.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa kebijakan pajak digital di Indonesia bukanlah jenis pungutan baru, melainkan penataan ulang teknis pemungutan pajak atas transaksi perdagangan elektronik. Sejak 1 Oktober 2026, pemerintah resmi menunjuk platform marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi meluruskan anggapan masyarakat terkait implementasi aturan tersebut dalam forum diskusi bersama ratusan pelaku usaha dan pengurus asosiasi di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (12/11). Ketentuan ini menyasar ekosistem perdagangan daring nasional seiring pergeseran pola belanja masyarakat dari luring ke daring.

"Kemudahan teknologi menggeser transaksi dari luring ke daring. Konsekuensinya, praktik memecah omzet ke beberapa NPWP akan semakin mudah terbaca," ujar Tarmizi.

Dalam skema teknis yang berlaku secara nasional tersebut, pemerintah tetap memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pedagang orang pribadi dengan peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen oleh pihak marketplace.

Untuk memperoleh fasilitas bebas pungutan tersebut, pedagang orang pribadi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran omzetnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut pajak bertujuan menciptakan kesetaraan perlakuan berusaha antara pelaku usaha konvensional dan daring.

Transformasi digitalisasi perpajakan yang terintegrasi dengan sistem Coretax DJP memungkinkan otoritas fiskal memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat. Integrasi data transaksi dari berbagai platform niaga elektronik meminimalkan potensi penghindaran pajak melalui pemecahan omzet usaha ke banyak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Tarmizi menambahkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak dari seluruh sektor usaha sangat krusial untuk menopang belanja negara di berbagai daerah di Indonesia. Dana yang dihimpun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, transfer ke daerah, hingga pemulihan ekonomi pascabencana.

"Pajak bekerja seperti fondasi rumah: tidak tampak dari luar, tetapi menopang seluruh bangunan," tutur Tarmizi. Melalui kejelasan regulasi pemungutan pajak digital ini, pemerintah berharap kepatuhan sukarela pelaku usaha nasional semakin meningkat tanpa membebani pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).(*)