EmitenNews.com - Struktur kelembagaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berbasis keanggotaan (mutual organization) telah lama menjadi jangkar yang membatasi akselerasi dan daya saing pasar modal nasional di kancah global. Di bawah model konvensional ini, bursa dimiliki secara eksklusif oleh para Anggota Bursa (AB) yang terdiri atas perusahaan sekuritas.

Model tersebut menciptakan bias struktural yang cukup signifikan karena entitas yang bertindak sebagai pengguna jasa perdagangan sekaligus merupakan pemilik yang mengendalikan kebijakan dan arah strategis bursa. Akibatnya, benturan kepentingan (conflict of interest) yang inheren tidak dapat dihindari, terutama ketika bursa harus menjalankan fungsinya sebagai organisasi pengatur mandiri (Self-Regulatory Organization atau SRO) yang wajib menegakkan aturan disiplin pasar secara objektif.

Upaya membedah kelemahan struktur ini sebenarnya bukan barang baru. Secara kronologis, wacana tersebut telah dimulai sejak awal dekade 2000-an. Pada tahun 2002, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melalui Tim Studi Demutualisasi Bursa Efek telah merilis kajian komprehensif yang merekomendasikan transisi menuju model korporatisasi.

Studi historis tersebut secara eksplisit menyimpulkan bahwa model nirlaba tidak lagi memadai untuk menopang ketahanan pasar modal domestik dalam menghadapi guncangan finansial global. Keterbatasan modal yang bersumber dari iuran anggota membatasi kemampuan bursa dalam melakukan investasi masif pada infrastruktur teknologi perdagangan mutakhir, yang pada gilirannya menurunkan likuiditas dan memperlambat pembentukan harga yang wajar (price discovery).

Kegagalan struktural dari model keanggotaan ini semakin nyata ketika direksi bursa kerap menghadapi kendala psikologis dan politis dalam menjatuhkan tindakan disipliner yang tegas terhadap Anggota Bursa yang terbukti melakukan manipulasi atau distorsi pasar. Hal ini terjadi karena direksi bursa secara tidak langsung dipilih dan dievaluasi oleh para anggota bursa itu sendiri.

Oleh karena itu, demutualisasi bursa bukan hanya ikut-ikutan tren, tapi kebutuhan darurat guna memisahkan secara tegas hak kepemilikan saham dari hak perdagangan, sekaligus memposisikan perusahaan sekuritas murni sebagai pengguna jasa ekosistem bursa yang profesional dan patuh hukum.

Peta jalan demutualisasi BEI akhirnya memperoleh landasan hukum kuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diketuk palu oleh DPR pada 4 Juni 2026 dan diundangkan oleh Presiden pada 17 Juni 2026. Undang-undang baru ini merevisi kerangka regulasi makroekonomi keuangan nasional guna mengakomodasi modernisasi pasar modal yang lebih adaptif terhadap globalisasi.

Melalui Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2026, struktur kepemilikan bursa didekonstruksi secara total dengan membuka kepemilikan saham kepada orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus sebagai Anggota Bursa maupun pihak luar, sehingga mengakhiri monopoli kepemilikan oleh perusahaan sekuritas.

Paradoks Regulasi dan Risiko Benturan Kepentingan Ganda Negara

Perubahan status BEI dari lembaga nirlaba menjadi perseroan terbatas yang berorientasi laba (profit-oriented) diproyeksikan akan mendorong efisiensi manajerial guna mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham. Langkah ini sekaligus memberikan fleksibilitas tinggi bagi bursa untuk melakukan penggalangan modal eksternal, termasuk opsi penawaran umum perdana (go public/IPO) di masa mendatang.