EmitenNews.com - Pekan pertama Februari 2026 tidak hanya diwarnai oleh volatilitas harga yang ekstrem, tetapi juga menjadi momen bersejarah dengan diterbitkannya respons resmi regulator pasar modal terhadap sorotan global. Di tengah turbulensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok tajam, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 5 Februari 2026 mengumumkan langkah strategis "bersih-bersih" pasar. 

Langkah ini mencakup tiga pilar utama: kenaikan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15%, kewajiban pelaporan kepemilikan saham mulai dari 1%, serta perincian klasifikasi investor menjadi 27 sub-kategori. Kebijakan ini mengonfirmasi bahwa gejolak pasar sepekan terakhir adalah proses penyesuaian harga (repricing) terhadap realitas baru, berakhirnya era saham dengan likuiditas semu dan dimulainya era transparansi radikal.

Guncangan Free Float 15 Persen

Salah satu poin paling krusial dalam rilis resmi regulator adalah kewajiban peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini menjawab langsung anomali pasar di mana emiten dengan kapitalisasi pasar raksasa namun minim saham publik sering kali mendistorsi pergerakan indeks. 

Dalam konteks perdagangan 2–5 Februari, kejatuhan masif pada saham-saham grup konglomerasi tertentu dapat diinterpretasikan sebagai langkah antisipasi pasar terhadap potensi banjir pasokan (supply shock). Para pengendali emiten yang selama ini menahan kepemilikan sahamnya kini dihadapkan pada kewajiban untuk melepas porsi yang signifikan ke publik secara bertahap. Hal ini menciptakan tekanan jual jangka pendek, namun secara jangka panjang akan meningkatkan kedalaman pasar (market deepening) dan mencegah manipulasi harga akibat kelangkaan barang.

Sinar Terang Transparansi 

Selain isu likuiditas, regulator juga merombak total struktur transparansi data. Jika sebelumnya kewajiban pelaporan kepemilikan saham hanya berlaku untuk porsi di atas 5%, aturan baru menurunkan ambang batas tersebut secara drastis menjadi di atas 1% yang dilaporkan setiap bulan. 

Lebih jauh lagi, klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID) yang selama ini hanya terdiri dari 9 jenis, kini diperluas dengan penambahan 27 sub-kategori untuk investor korporasi dan lainnya. Kebijakan ini secara efektif "mematikan saklar" bagi praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) menggunakan akun nominee atau cangkang korporasi yang selama ini sulit dideteksi. Kejatuhan saham-saham lapis kedua (second liner) yang terjadi beruntun sepanjang pekan ini kemungkinan besar adalah efek dari pembubaran posisi (unwinding position) oleh pihak-pihak yang tidak ingin identitasnya terekspos oleh sistem data baru ini.

Respons Sektoral dan Peta Jalan Dana Asing

Data perdagangan menunjukkan bahwa investor asing merespons rencana reformasi ini dengan strategi "pilih-pilih" yang sangat ketat. Di satu sisi, mereka melakukan aksi jual masif pada saham-saham yang terancam oleh aturan free float baru, namun di sisi lain, mereka tetap mengakumulasi saham perbankan besar yang tata kelolanya sudah teruji.