EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa pemodelan makroekonomi dapat memberikan perspektif dan aspirasi kepada Pemerintah untuk menentukan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Misalnya pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, lapangan pekerjaan, kemiskinan, ketimpangan, hingga perubahan iklim.


“Pemodelan makroekonomi dapat memberikan kredibilitas tertentu, setidaknya upaya untuk mereplikasi realitas dan kompleksitas perubahan atau kebijakan atau peraturan tertentu. Ini benar-benar akan mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah,” kata Menkeu dalam diskusi bersama World Bank bertemakan “COP26: From Ambition to Action: Practical Tools for Implementing Climate Targets” secara daring, Rabu (10/11).


Terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim menyebabkan banyak terjadinya bencana alam di seluruh belahan dunia, tak terkecuali Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar. Menkeu mengatakan, jika tidak dapat mencegah bencana akibat perubahan iklim maka Pemerintah perlu memikirkan berbagai kebijakan untuk memitigasinya.


Namun demikian ia mengingatkan bahwa terdapat konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil dalam menangani perubahan iklim ini.


“Indonesia harus mendukung pengurangan kenaikan suhu, pengurangan CO2. Kemudian ini diterjemahkan dengan mengidentifikasi di sektor kehutanan, energi, jalur transportasi, dan industri. Masing-masing dari mereka tidak hanya membutuhkan dana, tetapi ada juga konsekuensi dari kebijakan ini,” ujar Menkeu.


Menkeu menilai, adanya pemodelan makroekonomi ini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan termasuk pada isu perubahan iklim, sehingga dapat memberikan hasil yang intuitif.


“Bagi kami pembuat kebijakan dalam menghadapi kompleksitas ini, pemodelan ekonomi makro pasti memberi kami alat untuk setidaknya menyusun pemikiran kami, menyusun kebijakan kami, menyusun masalah, dan kemudian kami akan dapat menyajikan pilihan dan konsekuensinya. Meskipun tidak tepat 100 persen, tetapi setidaknya secara intuitif dapat memberikan ini sebagai bukti,” kata Menkeu.


Pemodelan makroekonomi dapat memberikan urutan yang lebih logis sehingga para pembuat kebijakan dapat melakukan diskusi kebijakan yang lebih baik dan lebih jelas.


“Ini adalah salah satu contoh dimana pemodelan makro dapat digunakan untuk membingkai diskusi kebijakan, memberikan bukti, dan memotivasi untuk menuju ke arah yang benar-benar kita inginkan. Saya pikir itu akan menjadi sangat sangat penting,” ujar Menkeu.(fj)