EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan badan usaha milik negara (BUMN) hanya tinggal 250 perusahaan dari saat ini yang berjumlah sekitar 1.000. Itu artinya ada sekitar 750 BUMN yang akan ditutup oleh presiden demi mewujudkan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Ahad (28/6/2026) Prabowo menegaskan kita sekarang harus rasional, efisien. Untuk mewujudkannya harus dibuktikan, dan harus dilakukan.

“Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo seperti dikutip Antaranews.com.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan dan penertiban BUMN. Dari total sekitar 1.000 BUMN, saat ini telah ditutup lebih dari 200 perusahaan dan nantinya akan ditutup 750 BUMN dalam rangka menata perusahaan negara.

"Bagaimana Pak Dony ? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.

Prabowo menilai jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing-masing perusahaan. Terlebih perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara. "750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo.

Dengan perhitungan Presiden seperti itu artinya sekitar 750 dirut BUMN akan kehilangan pekerjaan belum ditambah direksi yang lainnya.

Termasuk Anak dan Cucu BUMN

Beberapa waktu lalu Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa dirinya sempat kebingungan terkait dengan jumlah anak cucu BUMN.