EmitenNews.com - Realisasi belanja pemerintah tumbuh 17 persen dalam tahun 2024. Kementerian Keuangan mencatat, 77,4 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) periode 1 Januari 2024-15 Maret 2024 yang mencapai Rp254,7 triliun, dialokasikan langsung untuk masyarakat.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari Rp328,9 triliun belanja pemerintah pusat ini, yang langsung diterima masyarakat itu adalah Rp254,7 triliun.

“Itu manfaatnya. Jadi, mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Sejak awal 2024 hingga 15 Maret 2024, belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran Rp3.325,1 triliun. Dari Rp470,3 triliun tersebut, mayoritas adalah belanja pemerintah pusat yang total realisasinya dalam periode yang sama mencapai Rp328,9 triliun.

Kita tahu, belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu kementerian dan lembaga. Terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Belanja non-K/L Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran subsidi negeri dan pembayaran manfaat pensiun.

Rinciannya, realisasi belanja pemerintah pusat yang senilai Rp254,7 triliun tersebut dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial, petani dan UMKM antara lain dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

"Terlihat di 2024 sampai 15 Maret realisasi belanja kita lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu tumbuhnya 17 persen," ujar Menkeu. ***