EmitenNews.com - Banyak perjalanan dinas dan pertemuan yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) menghabiskan negara. Sialnya, yang dijalani para ASN itu, tidak memberikan dampak untuk rakyat, termasuk bagi perbaikan birokrasi. Anggaran negara juga banyak dipakai untuk pengadaan aplikasi. Ini sebenarnya, problem lama, yang selalu berulang, dan belum jelas upaya untuk mengatasinya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan hal itu, dalam acara ASN Talent Fest dan Anugerah ASN 2023 di Jakarta, Selasa (27/8/2024). 

“Oleh Presiden, kita diminta memangkas proses bisnis, memangkas perjalanan dinas, dan bekerja lebih pintar,” ujar Menteri Abdullah Azwar Anas.

Karena alasan itulah, Menteri Abdullah Azwar Anas meminta reformasi birokrasi yang berdampak secara langsung agar dijalankan di sektor pemerintahan. Reformasi itu dapat dilakukan pada peningkatan investasi, peningkatan pelayanan publik, dan pengurangan kemiskinan. 

Salah satu instansi yang sudah menjalankan pemangkasan proses bisnis dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN sudah melakukan pemangkasan proses bisnis, sehingga lebih cepat dan efisien dengan hasil mempercepat pelayanan kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. 

Pemangkasan proses bisnis dan rencana reformasi birokrasi bakal dilanjutkan sambil menekankan usaha ini sesuai peningkatan investasi dan penurunan angka kemiskinan. 

Banyak daerah yang memperoleh penghargaan inovasi digital, tetapi indikator kesejahteraan, seperti peningkatan investasi dan penurunan kemiskinan tidak menunjukkan hasil yang sejalan. 

“Kami sedang menyelesaikan rancangan framework grand design reformasi birokrasi nasional. Inilah tantangan kita ke depan, bagaimana menjadikan strategi digitalisasi menjadi salah satu strategi yang penting untuk menuju birokrasi kelas dunia,” katanya.

Pengadaan aplikasi oleh instansi-instansi memakan dana yang besar, meski tidak sejalan dengan interoperabilitas sistem dan kebutuhan efisiensi. Anggaran negara yang dihabiskan untuk pengadaan aplikasi tembus Rp6 triliun. 

“Belanja aplikasi masih sekitar Rp 6 triliun tahun ini, jumlah yang sama dengan beberapa tahun lalu,” urai Anas. 

Untuk itu, Menteri Anas meminta instansi-instansi untuk tidak belanja aplikasi dalam jumlah yang banyak. Kemenpan-RB juga mendorong setiap instansi supaya tidak melahirkan aplikasi baru yang belum berdampak secara signifikan terhadap kinerja birokrasi. Setiap instansi justru mendorong pengurangan jumlah aplikasi dan aplikasi yang ada dapat saling beroperasi.

Pengurangan jumlah aplikasi membuat anggaran negara menjadi lebih terarah dan untuk menciptakan transformasi digital yang berdampak nyata dan lebih terpadu. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah meminta setiap instansi tidak menghabiskan anggaran hanya untuk studi banding dan rapat. Jokowi mendorong program yang direncanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah harus berorientasi pada hasil. 

“Program harus orientasi hasil, harus ada return ekonomi-nya, harus fokus jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan anggaran 10 persen, semua diberi 10 persen. Tidak jelas prioritasnya yang mana," kata Presiden Jokowi. ***