EmitenNews.com - Satgas Pangan diminta menelusuri satu per satu daerah yang melaporkan adanya kenaikan harga telur. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin memastikan tidak ada pihak yang mempermainkan distribusi maupun harga di tingkat pedagang.

"Kami sudah sampaikan Satgas Pangan. Kabupaten-kabupaten yang harganya naik, tolong disisir, cek satu-satu,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi stabilisasi harga ayam dan telur di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Kenaikan harga telur dalam beberapa hari terakhir bersifat terbatas dan tidak mencerminkan kondisi nasional. Harga di tingkat peternak masih berada dalam rentang yang wajar dan sesuai acuan pemerintah.

“Ini hanya kenaikan sedikit, masih sedikit. Mudah-mudahan dalam waktu singkat turun,” ujar Ketua Umum Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan itu.

Sejumlah variabel biaya produksi sudah mulai turun. Termasuk harga day-old chick (DOC) yang kini berada pada kisaran Rp11.500 per ekor dari sebelumnya sekitar Rp14.000. Penurunan itu diyakini membantu meredam potensi lonjakan harga di tingkat konsumen.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan pelaku usaha unggas juga menyepakati Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kilogram (kg) dengan kadar air 18–20 persen. Lalu, Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp7.000 per kg untuk menjaga stabilitas biaya pakan.

Pemerintah akan menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui pengaturan suplai DOC, pengendalian pakan, serta penyesuaian produksi untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita jaga, jangan sampai ada middleman yang mempermainkan situasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso mengatakan harga telur di tingkat peternak masih berada di bawah Rp26.000 per kg. Hal itu sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau ada isu harga telur sampai Rp30.000, itu bukan dari peternak. Kami masih di bawah Rp26.000,” ujar Yudianto Yosgiarso.

Soal kenaikan harga di beberapa wilayah luar Jawa, diyakini lebih banyak dipengaruhi biaya pengiriman, risiko kerusakan, dan distribusi antarpulau. Kondisi itu tidak bisa disamakan dengan harga on-farm di wilayah sentra produksi.

Semoga naiknya harga telor di tingkat pengecer, bukan karena permainan pedagang nakal yang ingin meraup keuntungan besar. Kita berharap Satgas Pangan bekerja dengan baik di lapangan, dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. ***