Merasa Dirugikan Inaplas Minta Pemerintah Terapkan BMAD Barang Plastik
Diskusi 'Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional', di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. dok. VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya.
EmitenNews.com - Para pelaku industri plastik membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Karena itu, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk barang plastik.
"Inaplas mendorong Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Perlindungan Perdagangan Internasional (KPPI) segera menetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk barang plastik," ujar Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Inaplas Budi Susanto dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Inaplas mengeluarkan pernyataan tersebut terkait dengan reaksi para pelaku industri plastik, khususnya bahan baku plastik, terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merelaksasi sejumlah perizinan impor.
Budi Santoso menegaskan bahwa pelaku industri plastik merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut, sehingga mereka membutuhkan perlindungan dari pemerintah.
"Sangat diperlukan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah untuk mencari solusi, seperti melalui instrumen anti-dumping, safeguard, dan bea masuk tambahan," kata Budi Santoso. ***
Advertorial
Related News
Dukung Ekosistem EV, Wuling Motors Akan Produksi Baterai di Indonesia
Temui Presiden, SBY Lapor Jadi Penasehat Khusus Dunia Basmi Malaria
Catat! Mulai 22 September, Tarif Tol Ruas Dalam Kota Jakarta Naik
APBN 2025 Disahkan, Pertama Kali Pendapatan Negara Tembus Rp3.000T
Pertumbuhan ULN Swasta Terkontraksi 0,1 Persen pada Juli 2024
Utang Luar Negeri Indonesia Juli 2024 Tumbuh 4,1 Persen