EmitenNews.com - Kontribusi ekosistem industri halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah menembus angka Rp4.900 triliun hingga Rp5.000 triliun, atau menyumbang sekitar 27 persen dari ekonomi nasional. Nilai ekonomi yang besar ini bersumber dari seluruh rantai nilai ekosistem halal, mulai dari sektor farmasi, pariwisata, keuangan, logistik, kosmetik, hingga sektor manufaktur.

Potensi besar tersebut dinilai siap menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menangkap peluang dari lonjakan pasar muslim global.

Data dan capaian PDB ini dipaparkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Prof. Dr. Ir. Ahmad Haikal Hasan, S.Kom., S.H., MMT, dalam diskusi publik bertema “Industri Halal: Masa Depan Industri dan Ekonomi Indonesia” yang diselenggarakan Program Doktor dan Manajemen Keuangan Syariah Universitas Paramadina bersama CSED INDEF di Kampus Cipayung, Jakarta, Senin (24/8/2026).

“Kalau kita bicara industri halal, kontribusinya terhadap PDB mencapai kurang lebih Rp4.900 hingga Rp5.000 triliun, atau sekitar 27 persen,” ujar Haikal Hasan. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan proses pemeriksaan produk yang dijalankan mitra Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Meski potensi pasar domestik sangat besar, Peneliti CSED INDEF, Dr. Abdul Hakam Naja, menyoroti posisi Indonesia yang masih kalah agresif dibanding Malaysia dalam memanfaatkan pasar halal dunia yang berisikan 2,1 miliar populasi muslim. Malaysia dinilai lebih sigap memanfaatkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dan kesepakatan dagang internasional untuk membangun basis manufaktur halal.

“Malaysia penduduknya hanya sekitar 11 sampai 12 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tetapi dalam industri halal mereka selalu bergerak lebih maju,” ungkap Hakam Naja.

Ia menambahkan bahwa tingkat sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih relatif rendah. Indonesia perlu memperkuat kapasitas industri dalam negeri, memanfaatkan kerja sama internasional seperti perdagangan Indonesia-Amerika Serikat 2026, serta melibatkan kampus untuk riset dan pendampingan UMKM agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar konsumen, tetapi menjadi eksportir utama produk halal dunia.(*)