PDB Rendah Terhadap Pendapatan, Prospek Pertumbuhan Jangka Menengah Indonesia Baik

Fundamental Kredit: Peringkat Indonesia menyeimbangkan prospek pertumbuhan jangka menengah yang baik dan rasio utang pemerintah/PDB yang rendah terhadap pendapatan pemerintah yang lemah dan fitur struktural yang tertinggal, seperti indikator tata kelola, dibandingkan dengan negara-negara lain di kategori 'BBB'. Beberapa metrik keuangan eksternal, seperti transaksi berjalan, lebih kuat dibandingkan tingkat sebelum pandemi, namun akan menjadi normal dalam beberapa tahun ke depan, dengan asumsi bahwa harga komoditas akan semakin turun.

Prospek Pertumbuhan yang Solid: Konsumsi dalam negeri bertahan dengan baik, mendukung perkiraan kami sebesar 5,0% pertumbuhan PDB riil pada tahun 2023, meskipun ekspor neto mulai memberikan kontribusi yang sedikit negatif terhadap pertumbuhan dan risiko penurunan semakin menguat seiring dengan melemahnya pemulihan ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan telah stabil pada tingkat sebelum pandemi dengan pendapatan hanya di atas 5% selama tujuh kuartal terakhir. Kami memperkirakan pertumbuhan akan terus berada pada kisaran ini, yaitu sebesar 5,2% pada tahun 2024 dan 5,0% pada tahun 2025.

Kegiatan perekonomian akan mendapat dorongan dalam jangka menengah dari penerapan reformasi beberapa tahun terakhir dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk pembangunan ibu kota baru, Nusantara, di Kalimantan Timur. Data pertumbuhan triwulanan menunjukkan bahwa investasi belum banyak terpengaruh oleh ketidakpastian terkait pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Februari 2024. Belanja partai untuk pemilu juga dapat mendukung pertumbuhan dalam enam bulan ke depan.

Inflasi Terkendali: Kebijakan moneter yang ketat dan koordinasi untuk menahan kenaikan harga pangan lokal telah membawa inflasi kembali ke titik tengah kisaran sasaran tahun 2023 (3,0% +/- 1%), yaitu sebesar 3,3% pada bulan Agustus 2023, dari puncaknya pada bulan Agustus 2023. 6,0% pada bulan September 2022. Cuaca kering akibat El Nino merupakan risiko utama terhadap perkiraan kami sebesar 2,7% pada tahun 2023 dan 3,0% pada tahun 2024, karena hal ini dapat mempengaruhi panen dan harga makanan dan minuman, yang merupakan 25% dari keranjang CPI. Target tersebut akan diturunkan pada tahun 2024 menjadi 2,5% +/- 1%, namun kami memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mulai menurunkan suku bunganya pada awal tahun depan, karena tidak adanya tekanan depresiasi yang parah terhadap rupiah.

Kebijakan Fiskal harus Tetap Bijaksana: Defisit pemerintah secara umum telah kembali ke tingkat sebelum pandemi pada tahun 2022, yaitu sebesar 2,4% dari PDB, dan kami memperkirakan defisit akan tetap stabil pada tingkat tersebut selama beberapa tahun ke depan. Pemilu mendatang dapat mengubah kebijakan fiskal Indonesia, namun hal ini bukanlah skenario dasar kami, mengingat besarnya dukungan politik terhadap batas atas defisit sebesar 3% dari PDB. Kami memperkirakan utang pemerintah secara umum akan turun secara bertahap menjadi 38,0% PDB pada tahun 2025, dari 38,9% pada tahun 2023, masih jauh di atas tingkat tahun 2019 sebesar 30,6%.

Rasio Pendapatan Akan Menurun: Kami memperkirakan sedikit peningkatan pada rasio pendapatan umum pemerintah pada tahun 2022, menjadi 15,1% PDB, akan berbalik menjadi 14,3% pada tahun 2023, jauh di bawah median kategori 'BBB' sebesar 22,1%. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pendapatan seperti menaikkan tarif PPN sebesar 1pp pada tahun 2022, yang seharusnya menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 0,3% hingga 0,4% PDB tahun ini, namun kami memperkirakan penurunan harga komoditas akan memiliki dampak negatif yang lebih besar. Rasio bunga/pendapatan, yang kami proyeksikan sebesar 13,9% pada tahun 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan median kategori 'BBB' sebesar 8,5% pada tahun ini.

Neraca Transaksi Berjalan Menjadi Defisit: Neraca transaksi berjalan berubah menjadi negatif pada 2Q23 sebesar -0,6% dari PDB setelah mengalami surplus selama tujuh kuartal, karena ekspor produk pertambangan dan manufaktur turun. Kami memperkirakan defisit akan melebar secara bertahap menjadi 0,9% pada tahun 2024 dan 1,5% pada tahun 2025, dari 0,3% pada tahun 2023, seiring dengan penurunan harga komoditas. Namun, kami melihat kemungkinan terjadinya kembali ke tingkat sebelum pandemi dan ketergantungan yang kuat pada aliran portofolio untuk membiayai defisit akan kecil dalam beberapa tahun ke depan. Kami memperkirakan surplus neraca dasar (transaksi berjalan + FDI bersih) sebesar 1,0% PDB pada tahun 2023 akan memburuk secara bertahap dan kembali ke defisit kecil pada tahun 2025.

Pendanaan Eksternal yang Berpotensi Lebih Kuat: Kami memperkirakan FDI akan meningkat secara bertahap, termasuk di sektor kendaraan listrik, seiring dengan semakin pesatnya aktivitas hilirisasi, peningkatan ekspor manufaktur, dan penambahan nilai lebih pada ekspor komoditas Indonesia. Hal ini dapat mengurangi kerentanan neraca pembayaran dalam jangka menengah jika perkembangan ini secara struktural mengarah pada peningkatan ekspor manufaktur dan aliran masuk FDI, serta penurunan defisit transaksi berjalan. Indonesia juga dapat memperoleh manfaat dari strategi Tiongkok+1 yang dilakukan perusahaan multinasional, di tengah persaingan dengan negara lain untuk mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasokan.