EmitenNews.com - Kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kewajiban itu tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6/2026), Mendag Budi menepis anggapan masyarakat bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Nggak ada hubungannya," kata Budi Santoso.

Setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Kepemilikan NIB juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Masa Tenggang Untuk Pengurusan Nomor Induk Berusaha

Satu hal, untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform. Lalu enam bulan bagi pedagang baru.

Penting diketahui, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat. Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang kesulitan dalam proses pembuatan NIB.