EmitenNews.com - Menjelang momentum Libur Sekolah 2025, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda), asosiasi, dan pelaku usaha untuk memastikan kualitas pelayanan serta mitigasi risiko di destinasi wisata.

Langkah itu diwujudkan melalui Surat Edaran (SE) dan 22 modul panduan mitigasi risiko yang disosialisasikan dalam Rapat Koordinasi Libur Sekolah 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (23/6/2025).

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan, libur sekolah menjadi periode krusial bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata. Namun, tingginya kunjungan juga berpotensi memicu risiko seperti kepadatan, ketidakdisiplinan pengunjung, hingga kerentanan bencana alam.

"Sinergi antara pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci menciptakan destinasi yang tertib, ramah, dan berkelanjutan, terutama bagi keluarga dan anak-anak," ujarnya dalam rapat virtual yang dihadiri kepala daerah dari 38 provinsi tersebut.

Protokol CHSE dan Standardisasi Berbasis Risiko Jadi Prioritas

SE Kemenpar menginstruksikan Pemda dan pengelola destinasi untuk mengimplementasikan Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) serta Standar Usaha Pariwisata Berbasis Risiko (Permenpar 4/2021).

Beberapa poin krusial meliputi penerapan SOP keselamatan wahana berisiko tinggi, penyediaan rest area bagi pengemudi, hingga sosialisasi informasi destinasi melalui media sosial.

"Kami juga mendorong pelaku usaha untuk memberikan pelayanan prima, memastikan standar K3, serta aktif memitigasi risiko seperti banjir atau longsor di lokasi wisata alam," tambah Widiyanti.

Masyarakat pun diajak berperan dengan mematuhi aturan destinasi, mempelajari modul CHSE, dan menjaga kebersihan lingkungan.

"Destinasi yang tertib dan berkelanjutan tidak hanya mendongkrak ekonomi, tapi juga menjadi legacy positif bagi pariwisata Indonesia," pungkas Widiyanti.