EmitenNews.com - Pemerintah terus berusaha menjaga stabilnya harga besar. Pemerintah menyalurkan 43 ribu ton beras murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) per hari ke ribuan kecamatan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini diambil untuk menjaga harga beras tetap stabil, dan mencegah spekulasi harga, di tengah meluasnya aksi demonstrasi di berbagai daerah.

"Kami operasi besar-besaran mengantisipasi demo. Kami khawatir ada spekulasi harga. Kami salurkan satu hari 43 ribu ton, mencapai 7.282 kecamatan di seluruh Indonesia. Kami dengan Mendagri turun tangan langsung, kita lanjutkan terus pada tanggal 30 Agustus 2025," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Kita tahu, sejumlah aksi demonstrasi pecah di berbagai wilayah Indonesia sejak Kamis (28/8/2025). Massa menuntut penghentian gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR sekaligus menyuarakan solidaritas atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.

Gelombang aksi berlanjut hingga Jumat (29/8/2025), dengan titik kericuhan terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Solo, dan berbagai wilayah lainnya di Tanah Air.

Pemerintah menggelontorkan sebanyak  43.665 ton beras SPHP pada Sabtu (30/8/2025) melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Penyaluran dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, serta tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia. Targetnya, total 1,3 juta ton periode Juli-Desember 2025.

Beras SPHP dijual seharga Rp60 ribu untuk kemasan 5 kilogram. Distribusi menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi, diperkuat kerja sama lintas sektor. Di antaranya, 414 titik bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

"Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat. Selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini, upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik," ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sabtu (30/8/2025). ***