EmitenNews.com - Irman Gusman harus mengubur impiannya untuk kembali menjadi Senator melalui Pemilu 2024. KPU Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (31/10/2023), menyatakan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD Dapil Sumbar di Pemilu 2024. Mantan narapidana korupsi itu tidak lolos dalam tahapan penyusunan DCT DPD.

 

KPU Sumbar mendasarkan keputusannya menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1096 mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung. Melalui surat tersebut, KPU memerintahkan KPU Sumbar untuk memedomani Putusan MA Nomor 28 Tahun 2023 pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap DPD.

 

Kepada pers, Selasa (31/10/2023), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar Ory Sativa Sya'ban, mengatakan, setidaknya ada dua dokumen Irman Gusman yang diverifikasi kembali: putusan pengadilan yang bersifat inkrah dan surat keterangan kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung.

 

Pada dokumen putusan pengadilan, Irman Gusman termasuk kategori mantan terpidana yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih.

 

Syarat menjadi calon anggota DPD, di antaranya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 

 

Kecuali bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Lalu, yang bersangkutan secara jujur terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

 

Belum memenuhi jeda 5 tahun

Dalam surat keterangan kepala Lapas Kelas 1A Sukamiskin, Irman Gusman dinyatakan bebas terhitung tanggal 26 September 2019. Artinya, hingga hari terakhir masa penerimaan pendaftaran, belum memenuhi masa jeda 5 tahun sebagaimana dipersyaratkan.

 

Sebelumnya, Irman Gusman dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan KPU dalam DCS DPD Dapil Sumbar. Hal ini karena dalam putusan pengadilan, Irman Gusmann dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun setelah menjalani masa pidana.