EmitenNews.com - Pemerintah diminta fokus menjaga perekonomian nasional dari ancaman resesi dan menyehatkan BUMN sakit ketimbang mengeluarkan dana belasan triliun mendirikan BUMN baru.

 

Desakan DPR kepada pemerintah agar segera mengubah status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menurut pengamat sekaligus pakar perbankan dari FEB UGM DR Eddy Junarsin, dinilai kurang bijaksana. Sebab, perubahan status tersebut menuntut pemerintah harus menganggarkan dana belasan triliun rupiah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di BSI. Pemerintah diminta lebih fokus dalam mengantisipasi kondisi perekonomian nasional yang penuh tekanan dan ancaman dari inflasi dan resesi pasca kenaikan harga BBM belum lama ini.

 

Eddy menyatakan, dirinya mendukung BSI menjadi bank BUMN sejajar dengan sejumlah bank Himbara lainnya seperti BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Namun, mengingat kondisi keuangan negara yang sangat terbatas, dan masih banyak BUMN lainnya yang tengah dibelit kesulitan keuangan, akan lebih bijak perubahan status BSI menunggu longgarnya kondisi keuangan negara dan pulihnya perekonomian nasional.

 

“Status BSI menjadi BUMN adalah sebuah keniscayaan. Namun, saya ingatkan pemerintah jangan tergesa-gesa, karena harus memperhatikan banyak hal, agar perubahan status itu berjalan baik,” tegas Eddy Junarsin, saat dihubungi di Jogjakarta (29/9).

 

Doktor jebolan Southern Illinois University Carbondale US ini mengatakan, situasi ekonomi sekarang sedang panas. Dampak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina menjadi sebagian dari pemicu kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global. Saat ini, tingkat inflasi di Amerika dan Eropa melonjak tinggi. Sehingga, Sebagian besar negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia, sedang ‘sakit’ dan hal itu berdampak pada penurunan permintaan barang-barang asal Indonesia.