EmitenNews.com - Jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, dengarlah kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Insan. Ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menyederhanakan jumlah kementerian dan lembaga apabila memang benar-benar ingin melakukan efisiensi anggaran. 

Mengutip Kompas, Jumat (7/2/2025), Ahmad Bakir Insan menilai, kebijakan pemangkasan anggaran bertentangan dengan keputusan Prabowo yang banyak membentuk kementerian, dan lembaga baru. Menurut dia, Prabowo sebaiknya menyederhanakan jumlah kementerian dan lembaga agar tidak paradoks antara efisiensi anggaran dengan kementerian.

Setelah melewati 100 hari kerja pertama, Presiden Prabowo dapat meniadakan kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak efektif tetapi membutuhkan dana besar demi efisiensi anggaran. 

“Di tengah upaya efisiensi yang diterapkan Prabowo, maka jalan penguatnya adalah mengefisiensi nomenklatur kementerian yang dianggap kurang efektif karena memerlukan dana besar,” ujar Ahmad. 

Satu hal, Ahmad Bakir Insan menilai sinyal reshuffle yang muncul belakangan ini merupakan peringatan bagi para menteri untuk bekerja lebih serius. Ia berpandangan, masih terlalu dini bagi Prabowo untuk merombak kabinet karena usia pemerintahan baru mencapai 100 hari. Kinerja para menteri bisa lebih dimaksimalkan demi menyukseskan program-program Prabowo. 

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp256,1 triliun. 

Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,7 triliun. 

Sayangnya, dalam membentuk pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto  membentuk banyak kementerian dan lembaga baru di Kabinet Merah Putih. Total ada 112 orang yang masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri atas 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta panglima TNI, kapolri, dan sekretaris kabinet.

Bergulirnya program makan bergizi gratis menyedot banyak anggaran, yang akhirnya diatasi dengan penghematan anggaran. Prabowo menekankan penghematan antara lain untuk pos-pos perjalanan dinas, dan rapat-rapat, serta pembelian ATK. ***