EmitenNews.com - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan Program SINERGI Tahap I Bagian Kedua sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (27/5) secara hybrid di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung Radius Prawiro, Kementerian Keuangan.

Program SINERGI merupakan bagian dari inisiatif BETTER with DJPK, yang bertujuan mendorong transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program hasil kolaborasi antara DJPK, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) merupakan lanjutan dari Program SINERGI Tahap I Bagian Pertama yang telah sukses diselenggarakan pada 30 April 2025.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan (PK) Askolani, dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, terdapat perwakilan pemerintah daerah yang telah menyampaikan asesmen kebutuhan terhadap pembiayaan kreatif, dan perwakilan mitra pembangunan (SKALA, KIAT, dan World Bank).

Tercatat sebanyak hampir 3.000 peserta dari 436 daerah turut berpartisipasi, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretariat Daerah, Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas Pengelola Infrastruktur Daerah antara lain air minum, jalan, persampahan, dan perhubungan, dan Inspektorat Daerah.

Dalam sambutannya, Dirjen PK Askolani menyampaikan bahwa pembangunan menjadi salah satu kunci untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi multipihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi sangat penting.

“Membangun itu tidak bisa hanya satu pihak, tidak ada hanya satu kementerian/lembaga, tidak ada hanya satu pemerintahan daerah. Semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan itu, baik itu pemerintah pusat, dengan pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD, termasuk swasta,” terang Dirjen PK.

Selain itu, Dirjen PK juga menekankan bahwa selain pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting dalam merumuskan format pembiayaan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif ke depan.

“Pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti dari BUMN, sektor swasta, maupun investasi asing, yang semuanya perlu dimanfaatkan secara sinergis,” kata Dirjen PK.(*)