EmitenNews.com - Indonesia bersama negara-negara ASEAN lain menyepakati Joint Communique sebagai bentuk pernyataan bersama hasil pertemuan ASEAN ke-56. Pertemuan 56th ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) di Jakarta pada 11-12 Juli mempertegas komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo hadir dalam courtesy call penyelenggaraan Pertemuan Ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) di Jakarta, Jumat (14/7/2023). 

 

Selain itu, communique ini juga bentuk komitmen untuk realisasi prioritas ekonomi (Priority Economic Deliverables/PED) Indonesia di bawah pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

 

Ekonomi ASEAN diproyeksikan akan mencapai pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen tahun 2023, dan pada tahun depan akan mencapai 5 persen, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, kinerja ekspor positif, serta pemulihan di sektor jasa.

 

PED ini ditopang oleh tiga dorongan strategis. Di antaranya, pemulihan dan pembangunan kembali dari dampak pandemi COVID-19, melanjutkan momentum ASEAN sebagai pusat pertumbuhan melalui integrasi ekonomi digital yang inklusif, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini ini meliputi penguatan stabilitas keuangan, ketahanan energi, dan ketahanan pangan, serta mempercepat implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

 

“Kami mengakui bahwa produksi pangan dan pertanian yang berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati yang berkelanjutan, sangat penting bagi pencapai SDGs pada tahun 2030, dan akan berkontribusi pada upaya regional dan global menuju pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hijau, dan ketahanan pangan.” Demikian pernyataan Joint Communique artikel nomor 64 yang dikutip Jumat (14/7/2023).

 

Dalam Joint Communique ini ditekankan percepatan transisi energi dan meningkatkan interkonektivitas untuk mencapai ketahanan energi berkelanjutan. ASEAN akan memastikan ketahanan dan aksesibilitas energi melalui inisiatif seperti Laos-Thailand-Malaysia-Singapura Power Integration Project (LTMS-PiP) dan implementasi ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP).

 

Kesepakatan ini juga menekankan perdagangan ekonomi yang inklusif, antara lain seperti integrasi ekonomi digital ASEAN, promosi transaksi mata uang lokal, rancangan perjanjian kawasan perdagangan bebas (FTA) antara ASEAN-Australia-Selandia Baru (AANZFTA), dan investasi antara negara ASEAN. Sektor industri juga diminta untuk bersinergi dengan berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara ASEAN lainnya.

 

Yang tidak kalah pentingnya, kesepakatan ini juga menekankan pentingnya dukungan kepada UMKM. Terutama pada akses ke pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan bisnis serta program peningkatan kapasitas. Selain itu, pentingnya transformasi digital bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka secara internasional. ***