EmitenNews.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kondisi tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik.

“Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta pada Senin (27/1).

Ia menjelaskan, perekonomian global masih menghadapi tantangan pada akhir 2025, dipengaruhi ketegangan perang dagang AS-Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif. The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50-3,75 persen, seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja AS.

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.

Di tengah dinamika global tersebut, Menkeu menyampaikan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, serta dukungan stimulus fiskal dan moneter.

“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2 persen. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4 persen ditopang kenaikan permintaan domestik, sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menkeu.

APBN menjalankan peran strategis sebagai shock absorber di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). APBN terus dikelola secara kredibel dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS,” ujar Menkeu.(*)