EmitenNews.com - Status PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) resmi dicabut. Hal ini berdasarkan keputusan Majelis Hakim  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Senin (22/3/2021). Dengan dikabulkannya permohonan pencabutan PKPU oleh majelis hakim itu, perusahaan dapat kembali berjalan dengan normal. PT GRP berhasil membuktikan, dalam kondisi sehat, dan mampu melunasi utang-utangnya.

 

“Alhamdulillah majelis hakim mengabulkan proses pencabutan PKPU yang kami ajukan dalam permohonan. Mulai Senin (22 Maret 2021) PKPU GRP telah berakhir,” kata Kuasa Hukum GRP Rizky Hariyo Wibowo kepada EmitenNews.com, Senin.

 

Menurut Rizky, GRP berhasil membuktikan perusahaan dalam kondisi sehat dan mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang perusahaan. Sedangkan untuk pihak Kreditur yang belum menerima pembayaran utang, pihaknya telah menitipkan pembayaran kepada PN Jakarta Pusat.

 

Kedua faktor itulah yang mendasari pencabutan PKPU dikabulkan oleh majelis hakim, sesuai Pasal 259 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Rizky menjelaskan, pertama, pihaknya berhasil membuktikan di persidangan terkait kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Kedua, terhadap Kreditur yang belum mau menerima pembayaran, pihaknya sudah melakukan konsinyasi. “Kalau pihak kreditur merasa berkepentingan atas uang itu silahkan ambil di pengadilan.”

 

Untuk jumlah imbalan yang sebelumnya terdapat selisih angka antara GRP dengan Pengurus, hakim menetapkan fee pengurus sebesar Rp10 miliar. Menurut Rizky, nominal yang diminta Pengurus 4 persen dari DPT yang bernilai  kurang lebih Rp83 miliar. Akhirnya Hakim memutuskan besaran fee Rp10 miliar. “Hasil putusan hakim itu tentu kami hormati.”