EmitenNews.com - Ini partisipasi aktif PT PLN (Persero) mengembangkan biomassa sebagai bahan baku alternatif energi bersih untuk mengurangi emisi karbon. Program co-firing adalah salah satunya. Ini adalah substitusi sebagian batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan biomassa dari tanaman energi.

 

Selain mampu membantu meningkatkan produktivitas lahan, upaya ini juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

 

Direktur Rehabilitasi Hutan (RH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nikolas Nugroho menilai langkah PLN dalam pengembangan biomassa sangatlah strategis.

 

Bukan apa-apa. Pemerintah telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pemanfaatan lahan tandus dan rehabilitasi hutan menjadi sumber energi bersih sebagai salah satu cara mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31% atas upaya sendiri atau 43% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

 

Potensi hutan dan lahan yang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber energi baru sudah diakomodir lewat kebijakan dan aturan pemerintah. Di antaranya, Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 62 tahun 2019 dan Permen LHK nomor 11 Tahun 2021.

 

"Sesuai arahan Presiden dan Menteri LHK, kami sangat mendukung pengembangan EBT di dalam negeri. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah memayungi aktivitas hutan tanaman untuk dikembangkan menjadi jenis komoditas yang mendukung pengembangan EBT," kata Nikolas dalam Talkshow bertajuk "Menanam Harapan Energi Baru Terbarukan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan" pada rangkaian acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan EBT (LIKE), di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

 

Pemanfaatan lahan berkelanjutan berperan penting

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo menilai pemanfaatan lahan yang berkelanjutan berperan penting dalam masa depan iklim. Keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola hutan, menurutnya juga menjadi hal krusial.

 

"Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan bisa dilakukan. Meski memang aspek keberlanjutan dan juga tata kelola yang baik dari aspek masyarakat perlu didukung. Dengan penataan dan keterlibatan langsung, akan semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan hutan ini," tambah Hariadi.