EmitenNews.com - Polemik dari pinjaman online atau pinjol yang sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak saat ini terus bergulir hingga berbagai institusi memberikan pandangan dan tanggapanya. Tak terkecuali DPR RI sebagai badan legislatif. Seperti diketahui pinjol banyak merugikan masyarakat dengen atauran main yang tidak jelas.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai perlu adanya dasar hukum yang kuat dalam mengatur produk dan jasa keuangan yang ditawarkan financial technology (fintech) atau Teknologi Finansial (Tekfin). Dasar hukum yang dimaksud Puteri adalah berupa undang-undang, dimana kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan OJK.


“Adanya UU ini untuk menjamin kepastian hukum akan aktivitas fintech di Indonesia dan memperkuat mekanisme pengawasan yang ada,” jelas Puteri dikutip dari laman media sosialnya, Kamis (4/11/2021).


Menurut politisi Fraksi Partai Golkar ini, UU ini nantinya diharapkan tidak hanya mengatur aktivitas penyelenggara dalam memberikan produk dan jasa keuangan. Tetapi juga perlu mengatur teknologi informasi yang digunakan, status fintech yang bisa beroperasi, produk dan jasa yang ditawarkan, hubungan pemberi dan penerima pinjaman, termasuk menjamin perlindungan bagi pengguna layanan, seperti atas data pribadi, maupun bunga ataupun biaya yang wajar.


Selain itu, UU tersebut juga perlu mendukung adanya aturan mengenai sistem early warning untuk meningkatkan pengawasan atas kinerja pinjol dalam memberikan pinjaman maupun mengukur kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. “Misalnya, melalui suatu pusat data fintech lending yang kini juga tengah dikembangkan OJK,” tambah Puteri.


Puteri menjelaskan RUU terkait pengaturan fintech di Indonesia tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024 sebagai usulan dari DPR dengan nama RUU Teknologi Finansial (Tekfin) atau RUU Teknologi Keuangan. Seiring dengan tengah berjalannya proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), Puteri menilai RUU Tekfin ini perlu dipercepat penyusunannya.


“Termasuk, agar perlu diharmonisasikan pula isinya dengan RUU PDP. Hal itu agar tidak tumpang tindih dan memberikan kepastian dan kejelasan hukum dalam mengatur praktik fintech,” harap Puteri. 

 

Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menilai perlu adanya pembenahan komprehensif institusi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbaikan ini, menurutnya, tak hanya terkait polemik pinjaman online (pinjol) yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat, tapi juga mulai dari revisi Undang-Undang OJK hingga komisioner di dalamnya.


“Ada yang namanya pinjol, lalu ada investasi forex, uang crypto, semua investasi online ini justru tidak OJK yang memberikan pengawasan, tapi justru dialihkan ke Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Bappebti ini kan urus perdagangan. Padahal ini kan permasalahan keuangan,” tegas Wihadi kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).


Jadi, menurutnya, aturan pengawasan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi OJK harus jelas. Tidak hanya pinjol, OJK harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat mengenai semua hal yang terkait transaksi keuangan untuk menentukan mana yang benar dan tidak. “Tapi, mereka (investasi keuangan online) itu semuanya mendapatkan perlindungan dari perizinan di Bappebti. OJK seakan-akan membiarkan hal itu,” tegas Wihadi.


Bahkan, tambah Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, penagih utang (debt collector) pinjol saat ini sudah mendapatkan sertifikasi di bawah OJK sehingga dapat melakukan aktivitas penagihan secara legal. “Jadi, OJK ini sebenarnya mau ke mana? ini yang harus direvisi semua. Bukan hanya permasalahan UU-nya saja, komisionernya semuanya harus dievaluasi,” jelas Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.


Dengan adanya permasalahan ini, Wihadi berharap pasca selesainya pembahasan RUU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Komisi XI DPR RI akan melakukan pembahasan mengenai revisi UU OJK. “Juga tahun depan akan ada fit and proper test Komisioner OJK untuk periode yang baru. Mudah-mudahan pembenahan komprehensif ini bisa dijalankan dengan baik,” harapnya.