Potensi Resesi bagi Banyak Negara, Menkeu Sodorkan Sejumlah Strategi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dok. Bali Express.
EmitenNews.com - Mari mencermati peringatan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ini. Bendahara negara itu mengingatkan potensi resesi karena kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta peningkatan harga pangan dan energi, yang menciptakan krisis tersendiri, sangat nyata bagi banyak negara. Menkeu menyodorkan sejumlah strategi mengantisipasi kondisi itu.
"Saya berharap dalam kasus ini, Indonesia dapat terus menavigasi tantangan tambahan lainnya untuk ekonomi kita dan sekarang dalam ekonomi global," kata Sri Mulyani Indrawati dalam Launching of the 2022-2025 IsDB Group.s Member Country Partnership Strategy (MCPS) for Indonesia, Selasa (19/7/2022).
Dalam konteks itu, Menkeu menyebutkan sejumlah strategi Indonesia. Pertama, mengatasi banyak masalah struktural termasuk kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, produktivitas, dan daya saing.
Menangani masalah sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan, penelitian, inovasi, serta dalam hal kesehatan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak cepat. Namun tentunya hal tersebut akan membutuhkan konsistensi dalam jangka menengah panjang.
Strategi kedua yakni tentang reformasi sistem kesehatan. Pandemi Covid-19 telah membuka aspek reformasi lain yang perlu dilakukan pada sistem kesehatan. Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia menjadi negara di antara beberapa negara di dunia yang berhasil mengelola pandemi Covid-19.
“Jika Anda mengukurnya di semua indikator. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita telah selesai dengan sistem kesehatan kita," kata Sri Mulyani Indrawati. ***
Related News

Tarif Impor AS Diyakini Tak Berdampak ke UMKM Kuliner

Airlangga Sebut Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Ekstrem Turun

Pemerintah Alokasikan Rp164,4 Triliun untuk Ketahanan Pangan 2026

Target Pajak 2026 Naik 13,5 Persen, Menkeu Akui Cukup Ambisius

Wamenkeu: APBN 2026 Adalah Belanja untuk Masyarakat Indonesia

BI Sampaikan Rencana Anggaran Tahun 2026 ke DPR