EmitenNews.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Keputusan ini diambil usai Presiden memimpin diskusi bersama akademisi dan lembaga riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pembentukan badan tersebut menjadi langkah krusial untuk mengedepankan pendekatan pencegahan karhutla secara efektif dan efisien, khususnya di wilayah berkawasan gambut. BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden serta diisi oleh para ilmuwan dan profesional.

Kehadiran lembaga baru ini disiapkan untuk memperkuat respons dini di wilayah rawan bencana ekologi nasional. "Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN," ujar Raja Juli Antoni seperti dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (25/9).

Raja Juli menjelaskan BPGMN akan dibekali anggaran memadai untuk mendukung pencegahan karhutla di enam provinsi prioritas pemilik kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Inisiatif ini sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menerima masukan serta evaluasi dari kalangan akademisi.

Dari sisi teknis dan riset, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menegaskan kesiapan lembaga riset negara untuk mendukung operasional BPGMN. Dukungan tersebut mencakup penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot) berbasis teknologi mutakhir.

Arif mengungkapkan bahwa BRIN akan memperbarui sistem pemantauan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar ancaman kebakaran dapat diantisipasi lebih awal. Selain itu, strategi pencegahan ke depan akan mengusung pendekatan presisi berbasis desa dengan melibat aktif kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Langkah pencegahan ini turut dikombinasikan dengan solusi teknologi seperti injeksi air dan pompa desa, serta solusi ekonomi bagi 41 juta warga yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Pemerintah menyiapkan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan melalui budi daya tanaman hortikultura untuk jangka pendek, kopi untuk jangka menengah, hingga sagu untuk jangka panjang.(*)