EmitenNews.com - Program food estate gagal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan utama kegagalan program lumbung pangan di Indonesia itu. Kesalahannya, pendekatan yang selama ini diterapkan tidak holistik. Hal ini yang menyebabkan proyek-proyek besar, seperti program cetak sawah 1 juta hektare dan pengembangan lahan pertanian di Merauke, tidak berjalan sesuai harapan.

Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (11/3/2025), Mentan Andi Amran Sulaiman  menjelaskan salah satu kesalahan utama dalam implementasi food estate adalah sistem pengelolaannya yang parsial dan kurang melibatkan teknologi secara berkelanjutan.

Mentan juga menyoroti bagaimana lahan pertanian skala besar diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi setelah itu ditinggalkan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

"Kenapa gagal food estate? Kenapa gagal sejuta hektar? Kenapa gagal semua? Karena pendekatannya parsial, enggak holistik," ujar Mentan Andi Amran Sulaiman dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Kadin Indonesia di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Contohnya, ada keluarga yang mendapatkan lahan hingga 1.000 hektare, bahkan di Merauke ada yang mencapai 10 ribu hektare. Sialnya, setelah lahan tersebut dibuka, pengelolaannya tidak dilakukan secara modern dan berkelanjutan. Akibatnya, proyek-proyek tersebut tidak bisa berjalan sesuai target yang diharapkan.

Untuk mengatasi masalah yang ada, Amran menyebut Indonesia perlu melakukan transformasi dari sistem pertanian tradisional ke pertanian modern. Menurutnya, optimalisasi lahan harus dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi, serta melibatkan generasi muda untuk mengelola pertanian secara lebih efisien.

"Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke modern. Ini optimasi, ada lahan milenial dan teknologi. Teknologi masuk, Kadin bisa organize katakan 5.000-10 ribu hektare, kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang," jelasnya.

Untuk mengoptimalkan rencana itu, perlu dukungan peralatan pertanian canggih untuk meningkatkan produktivitas. Pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk menyediakan alat-alat pertanian bagi generasi muda, baik secara gratis maupun dengan skema pembayaran bertahap.

"Alat ini beli Rp10 triliun, bagikan ke generasi muda, gratis. Sekarang gratis, mungkin nanti 50 persen atau 70 persen bayar, karena dilatih entrepreneurship," ujarnya.

Seperti ditulis BBC News mengutip Pantau Gambut, pemerintah Presiden Joko Widodo mencanangkan perluasan proyek food estate di bekas lahan PLG, meski banyak pihak menyangsikan, menilik perkembangannya selama ini. Bukannya mengevaluasi, pemerintahan Jokowi justru memperluas area food estate hingga lebih dari 16.000 hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada 2022.

Hasilnya, dari 30 titik yang dipantau dan bersinggungan dengan kawasan gambut lindung, ditemukan 15 titik lahan food estate seluas 4.159,62 hektare terbengkalai.

Selain itu, tiga titik lainnya seluas 274 hektare berubah menjadi kebun sawit. Padahal, perluasan area food estate telah menyebabkan hilangnya tutupan pohon seluas hampir 3.000 hektare atau setara 4.207 lapangan bola.

"Jokowi seperti sengaja menjatuhkan diri ke lubang yang sama," kata manajer kampanye dan advokasi Pantau Gambut Wahyu Perdana.

Dalam catatan Pantau Gambut, kegagalan berulang dari program Food Estate di Kalimantan Tengah terjadi karena lahan tidak sesuai untuk pertanian dan pengelolaan yang buruk.

Wahyu Perdana menyebutkan, ada kesamaan antara food estate dengan proyek PLG zaman Presiden Soeharto. Ia menilai ada pemaksaan menjadikan lahan pertanian, di ekosistem gambut. Padahal hanya satu persen lahannya yang sesuai untuk pertanian.

Sejak lama Pantau Gambut mendesak pemerintah mengevaluasi, dan menghentikan proyek food estate, serta merehabilitasi lahan yang terbengkalai. ***