EmitenNews.com - PT Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung implementasi Biodiesel 50 (B50) agar produksi dan distribusinya berjalan baik. Dipastikan persiapan telah matang menjelang peluncuran program B50 oleh Presiden Prabowo Subianto, Juli ini.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengemukakan hal tersebut kepada wartawan, Selasa (7/7/2026). 

Setidaknya, sebanyak 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina juga dipastikan siap untuk mendistribusikan B50 dalam bentuk Biosolar. Jumlahnya secara bertahap akan bertambah selama masa transisi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi. Terutama bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Para badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkannya sampai 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan infrastruktur penyaluran B50, mulai dari Terminal BBM hingga ke lembaga penyalur, seperti SPBU dan APMS,” ucap Kitty Andhora.

Pemerintah mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati. Sejak 1 Juli 2026, pemerintah resmi menerapkan kebijakan biodiesel B50, yakni campuran minyak solar dengan minyak sawit sebesar 50 persen.

Dalam rencana, peluncuran implementasi B50 dijadwalkan secara resmi dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal Juli 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan, arah pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap transisi energi untuk meningkatkan bauran EBT. Juga memperkuat fleksibilitas sistem tenaga listrik, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara bertahap.

“Lainnya, mendukung ekonomi hijau, serta mencapai target Net Zero Emissions sesuai kebijakan pemerintah," ujar Muhammad Qodari.