EmitenNews.com - Obligasi (bond) adalah instrumen pasar modal yang mature (matang). Imbal hasilnya terukur, risikonya bisa dimodelkan (forward-looking) dan pasarnya luas. Namun, hantaman krisis iklim terkini menuntut pasar bond untuk memastikan suatu hal yang sebelumnya kerap dikesampingkan yaitu dampak nyata peruntukan dana yang berkelanjutan.

Pada titik inilah green bond bukan lagi sekadar label hijau. Green bond merupakan kontrak kepercayaan antara emiten dan publik bahwa dana yang dihimpun sungguh dialokasikan kepada proyek yang berdampak positif bagi lingkungan, terukur dan dapat diverifikasi. Skala pasarnya menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pada 2024, Climate Bonds (2025) mencatat aligned GSS+ issuance volume yang mencapai USD 1,05 triliun. GSS+ mencakup  bond berlabel keberlanjutan, yang mencakup green, social, sustainability, sustainability Linked, serta label tematik sejenis yang ditandai dengan “+”. Sementara, International Finance Corporation (IFC, 2019) menegaskan bahwa pelaporan dampak green bond tahunan merupakan hal krusial untuk memastikan transparansi dana hijau.

Prospek Green Bond 2026

Bagi pasar Indonesia, data-data tersebut bukan sekadar angka-angka statistik. Hal itu mencerminkan prospek bisnis hijau meliputi transisi energi, penguatan transportasi massal, efisiensi bangunan, pengelolaan limbah, hingga adaptasi iklim yang terus meningkat dan membutuhkan pembiayaan jumbo, yang tidak mungkin ditopang satu sumber. Karena itu, green bond membuka peluang investor yang bisa melampaui prospek pasar pembiayaan konvensional, dengan syarat yang tidak bisa ditawar, akuntabilitas dan kredibilitas.

Periode 2026 ini berpotensi menjadi tahun uji mutu. Kendati demikian pada 2025, pasar global memang sempat melambat. Reuters (2025) melaporkan data Sustainable Fitch bahwa penerbitan green bond turun hingga 32 persen, sementara total labelled bond pada paruh pertama 2025 turun 25 persen menjadi sekitar US$ 440 miliar, dipengaruhi ketidakpastian regulasi dan dinamika bisnis. Paradoksnya, pada fase seperti ini, sering berjalin berkelindan untuk memurnikan pasar, investor makin menuntut bukti, bukan sekadar wacana. Emiten yang transparan justru lebih kokoh menjaga minat pasar.

Indonesia menyambut prospek pasar green bond 2026 dengan tiga fondasi yang sangat penting. Pertama, jangkar sovereign (penerbitan green bond/sukuk oleh pemerintah sebagai acuan pasar dengan menetapkan standar, harga dan membangun kepercayaan investor yang konsisten. Kementerian Keuangan (DJPPR, 2025) menjelaskan, sejak 2018, Pemerintah RI telah menerbitkan global green sukuk dengan nilai kumulatif mencapai angka US$7,7 miliar. 

Kedua, kanal domestik yang terus menguat. Green Sukuk Allocation and Impact Report (2024) mencatat bahwa distribusi kumulatif per sektor (2018-2023) domestic-retail green sukuk berkisar Rp30,68 triliun dan project-based green sukuk mencapai Rp22,22 triliun. Ketiga, definisi yang semakin komprehensif, melalui pembaruan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Dengan tiga fondasi tersebut maka prospek dan pasar green bond Indonesia 2026 terbuka lebar.

Peta Risiko

Setiap prospek yang cerah selalu disertai bayangan risiko yang mengintai. Paling tidak, terdapat lima risiko utama. Pertama, risiko integritas melalui praktik greenwashing. IMF (2022) mendefinisikannya sebagai false or exaggerated claims of being green. Hal ini bukan sekadar soal niat buruk, tetapi juga bisa lahir dari data yang lemah, indikator yang tidak material atau klaim yang terlalu jauh melampaui kapasitas.

Kedua, risiko gap penegakan. Pada fase transisi regulasi, terdapat gap antara standar ideal dan praktik di lapangan. Gap ini menciptakan ruang bagi ketidakkonsistenan dan memperbesar risiko reputasi industri secara kolektif. Dalam konteks pasar modal Indonesia, POJK 18 Tahun 2023 berupaya memperkecil gap tersebut dengan memperluas pengaturan, tidak hanya untuk green bond tetapi juga instrumen yang berlandaskan keberlanjutan lainnya, serta mengacu pada standar internasional dan regional ASEAN.