EmitenNews.com - Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan pertama tahun 2025 mencapai Rp57,51 triliun, yang disalurkan kepada 1,014 juta debitur di seluruh Indonesia. Pencapaian ini masih di bawah 25 persen dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (15/4/2025), Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti besarnya alokasi KUR untuk sektor produksi. Sebanyak Rp33,86 triliun atau 58,9 persen dari total penyaluran KUR pada triwulan pertama ini telah disalurkan ke sektor-sektor produktif.

Meskipun demikian, Menteri Maman mengakui angka realisasi KUR pada kuartal pertama ini masih di bawah 25 persen dari target penyaluran KUR tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun. Maman optimistis penyaluran KUR dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Selain fokus pada penyaluran KUR, Maman menjelaskan bahwa pihaknya juga terus berupaya mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM.

Sejauh ini tercatat sebanyak kurang lebih 12,3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) telah berhasil diterbitkan dari target sekitar 15 juta. Pada triwulan pertama ini saja, percepatan penerbitan NIB berhasil mencapai sekitar 739 ribu NIB.

Dalam upaya mendukung daya saing produk UMKM, Maman mencatat kemajuan signifikan dalam penerbitan sertifikasi halal dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina UMK.

Pada triwulan pertama, sebanyak kurang lebih 25 ribu sertifikat halal telah diterbitkan untuk sekitar 162.754 produk, dari target nasional sekitar 3,5 juta sertifikat halal.

Untuk sertifikasi SNI Bina UMK telah diberikan kepada 94.530 pengusaha UMKM dari total target sekitar 926.696 UMKM yang berpotensi memiliki produk ber-SNI.

Sementara itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat untuk pelaku UMKM di Kalimantan Barat pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp700 miliar.

"Jumlah ini meningkat dari alokasi tahun sebelumnya yang ‘hanya’ Rp500 miliar," kata Menteri UMKMMaman Abdurrahman, dalam kegiatan Halal Bihalal Partai Golkar Kalbar yang digelar di Pontianak, Senin (14/4/2025).

Pemerintah berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM, dimulai dari penyederhanaan perizinan hingga pembiayaan yang lebih terjangkau. Setelah perizinan, Kementerian UMKM memberikan pelatihan keuangan, manajemen organisasi, dan sebagainya.

Menteri Maman membuka peluang untuk kembali menaikkan plafon pembiayaan hingga Rp1 triliun jika Bank Kalbar dinilai mampu menyalurkan KUR dengan baik dan efektif.

Seperti ditulis Antara, anggota DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor UMKM harus terus dikawal agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha di daerah. Dengan begitu pergerakan ekonomi di bawah melalui geliat UMKM semakin hidup. ***