Revisi Pengaturan Impor Kelar, Ini Tiga Poin Utama yang Diubah
:
0
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah selesai.
EmitenNews.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor telah selesai. Permendag 36/2023 kini telah berganti menjadi Permendag 7/2024.
"Ini Permendagnya sudah saya tanda tangani kemarin, jadi tidak Permendag 36 lagi, sudah direvisi," ungkapnya di Jakarta, Selasa (30/4).
Mendag menyebut revisi tersebut mengubah tiga poin utama pada peraturan sebelumnya. Yakni barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMS), aturan larangan dan pembatasan (lartas) impor barang serta barang bawaan penumpang dari luar negeri.
Dalam Permendag 7/2024 terdapat beberapa komoditas yang tidak lagi masuk dalam lartas impor seperti premiks fortifikan atau bahan penolong tepung terigu, bahan baku industri, pelumas dan lainnya.
Namun demikian, Zulkifli menyampaikan, barang-barang seperti komputer, ponsel ataupun gawai lainnya tetap mendapat pembatasan impor, khususnya pada bawaan penumpang dari luar negeri.
Terkait dengan barang kiriman PMI, Permendag 7/2024 tidak lagi mengatur daftar jenis dan jumlah barang kiriman. Untuk barang kiriman PMI, nantinya tidak perlu lagi mengatur jumlah dan jenisnya, asalkan sesuai ketentuan nilai barang yang ditetapkan yakni 1.500 dolar AS per tahun per PMI.
Sementara untuk barang bawaan penumpang luar negeri, aturannya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), khususnya perihal ketentuan barang yang bebas bea masuk dan pajak.(*)
Related News
Hormuz Anteng, Harga Minyak Turun Dekati Level Sebelum Konflik
Incar SIBS 2026, Pemprov Jabar Siapkan 46 Proyek dan Kawasan Industri
Tidak ada Tempat Bagi BUMN Sakit, Target Presiden Tutup 800 Entitas
Makin Mudah Menuju Ketapang, Ada FlyJaya Terbang dari Halim Jakarta
Harga Emas Tertekan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Fed
Buntut Blackout, Pemerintah Bentuk Tim Pengadaan Batu Bara untuk PLN





