EmitenNews.com - Memang, patut disayangkan. Sedikitnya, Rp6,1 triliun uang nasabah terjerat kasus penipuan. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian daerah. OJK perkuat literasi, Fenomena scam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

"Total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud. Padahal, kalau dana-dana itu bisa masuk ke sektor keuangan formal, tentu akan bisa menggerakkan ekonomi di daerah,” kata Friderica.

Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sejak November 2024 hingga 30 September 2025, terdapat 274.772 laporan kasus penipuan dengan jumlah rekening dilaporkan sebanyak 443.235 rekening. Sebanyak 87.819 rekening sudah diblokir.

Sejauh ini, total kerugian dana yang telah dilaporkan sebesar Rp6,1 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp374,2 miliar.

Fenomena scam tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan global yang mengancam kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Nah, untuk mencegah semakin banyaknya korban penipuan, pihak OJK terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. Ini diniatkan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah terjerat penipuan digital.

Selain untuk mencegah tindak pidana, penguatan literasi dan inklusi keuangan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, ada hubungan positif antara tingkat literasi dan inklusi masyarakat suatu negara dengan tingkat kesejahteraannya. Jadi, ini cara yang sangat baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Indeks literasi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen.

Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, Friderica menekankan pentingnya kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu program yang diimplementasikan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan), yang hingga kini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta di seluruh Indonesia.

Tim tersebut juga menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar yang telah mencapai 58,32 juta rekening, serta Laku Pandai (branchless banking) yang menjangkau lebih dari 72 ribu desa untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan formal.

Dengan semangat itu, OJK mengajak seluruh kepala daerah untuk terus memperkuat inovasi keuangan di wilayah masing-masing demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Friderica Widyasari Dewi mengajak seluruh kepala daerah menjadi pemimpin tangguh yang menuntun daerahnya menuju pembangunan berkelanjutan yang melahirkan kemakmuran serta kesejahteraan bersama. 

“Bersama TPAKD, kita pasti bisa mencapai itu,” ujar Friderica Widyasari Dewi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional. Itu antara lain dijalankan dengan meningkatkan kapasitas ekosistem akses keuangan khususnya bagi pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).