EmitenNews.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebesar 100 persen bagi wajib pajak di seluruh Indonesia hingga tenggat waktu 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk membantu dunia usaha yang terdampak tekanan ekonomi nasional maupun global.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi menyampaikan ketentuan tersebut di hadapan 183 wajib pajak serta pengurus asosiasi usaha dalam kegiatan Taxpayers' Gathering 2026 di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (12/11). Menurutnya, pengampunan pajak tidak dapat diberikan berulang kali dalam rentang waktu singkat sehingga negara menghadirkan keadilan melalui fasilitas PSA.

"Pengampunan idealnya hadir paling banyak sekali dalam satu generasi, biasanya sekitar 35 tahun. Karena itu, keadilan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA)," jelas Tarmizi pada Kamis (12/11).

Program PSA berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Perubahan utama aturan ini terletak pada skema alokasi pembayaran utang pajak yang kini mendahulukan pelunasan pokok pajak terlebih dahulu sebelum wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi.

Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, sanksi dihapus penuh 100 persen apabila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026. Besaran pengurangan sanksi akan turun menjadi 50 persen pada periode Januari hingga Maret 2027, dan menjadi 25 persen pada April hingga Juni 2027.

Syarat pemanfaatan fasilitas ini meliputi pelunasan pokok pajak, penyampaian surat pernyataan bermeterai, serta wajib pajak tidak sedang menempuh upaya hukum. Adapun batas waktu pengajuan permohonan PSA dapat dilakukan hingga 1 Oktober 2028 melalui sistem Coretax atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar.

"Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang," tegas Tarmizi menjawab keraguan wajib pajak terkait kepastian hukum program tersebut.

Langkah teknis bagi pelaku usaha meliputi pengecekan SPT dan tunggakan melalui Coretax atau Account Representative (AR), pembetulan SPT disertai pelunasan pokok pajak, serta pengajuan permohonan resmi. Kebijakan ini diharapkan menopang daya tahan sektor usaha nasional yang sepanjang tahun 2026 menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia hingga USD117 per barel pada April 2026 serta berbagai tantangan ekonomi domestik.(*)