EmitenNews.com - BPJS Ketenagakerjaan mematok sebanyak mungkin perlindungan pekerja di pedesaan dan kelurahan. Pasalnya, tidak kurang dari 45 persen pekerja Indonesia ternyata berada di desa. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Bhabinkamtibmas untuk menyasar pekerja pedesaan yang umumnya masuk segmen pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.

”Kami mulai fokus dari desa dan kelurahan. Tiga pilar desa itu kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa. Nah, guna menggarap itu, kita gerakkan teman-teman agar kolaborasi dengan babin sehingga para pekerja informal desa bisa terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan usai menghadiri kegiatan sosialisasi bersama, dan peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas, Rabu, di Jakarta (15/2).


Zainudin menambahkan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kapolri. Salah satu wujudnya kerja sama itu, bagaimana berkolaborasi dengan kordinmas, khususnya Bhabinkamtibmas. Saat ini, pekerja di desa sudah dapat terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan menggunakan dana desa, dan kolaborasi itu akan mempercepat terwujudnya masyarakat sejahtera.

”Perlindungan pekerja desa juga sudah bisa menggunakan dana desa. Sudah ada aturan dari Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Desa, ada aturan Menko PMK. Sekarang peran kita bersama Pak Babin ini mudah-mudahan makin akseleratif. Kita punya program 100 orang per desa,” ulas Zainudin.


Keberagaman dan jumlah pekerja di desa membuat BPJS Ketenagakerjaan harus mengambil langkah pendekatan khusus agar pekerja segmen informal dengan mudah memahami makna pentingnya jaminan sosial, dan segera sadar untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Pendekatan tersebut bernama kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas”.

Kegiatan itu, juga dihadiri Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Korbinmas Baharkam Polri, Kombes Pol. Tatar Nugroho, Tutor Utama Lemdiklat Polri, Kombes Pol Herawati Supristyaning Hartanti, dan Kasibinev Subdit Bhabinkamtibmas Ditbintibmas Korbinmas Baharkam Polri, AKBP Widya Budhi Hartati.

Selain sosialisasi program jaminan sosial, dan penyerahan secara simbolis santunan kepada pekerja dengan profesi satpam, kegiatan itu juga untuk meningkatkan kemampuan bagi 16 ribu Bhabinkamtibmas dari seluruh penjuru tanah air.  Penyampaian materi yang diperlukan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi di masyarakat, antara lain door to door system, deteksi dini, problem solving, komunikasi efektif, dan negosiasi.


Tatar Nugroho dalam keterangannya mengatakan Bhabinkamtibmas siap membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi, dan edukasi kepada pekerja, khususnya pekerja di desa. ”Jadi, Bhabinkamtibmas itu menjalankan penugasan pemerintah. Misalnya, Covid-19 kemarin, pendampingan BLT, program BPJS Ketenagakerjaan ini salah satu yang nanti kami dukung. Jadi, peran Bhabinkamtibmas mendukung pelaksanaan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di wilayah. Nanti, babin berkoordinasi dengan babinsa, dan kepala desa,” tegas Tatar.

Hal senada juga diungkap Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading, Erfan Kurniawan. Erfan mengaku dengan menggandeng Bhabinkamtibmas diharap mampu berpartisipasi mengedukasi mengenai jaminan sosial bagi masyarakat sekitar, dan para pekerja. ”Dengan sosialisasi bisa menimbulkan kesadaran setiap pekerja butuh jaminan sosial ketenagakerjaan,” beber Erfan.

Selanjutnya, program-program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan diharap dapat menyeluruh, dan dipahami seluruh lapisan masyarakat. ”Setiap pekerja, setiap profesi mempunyai risiko, paling penting tiap orang berhak mendapat perlindungan sosial, dan kesejahteraan,” ucap Erfan. (*)