EmitenNews.com - Harapan besar disandarkan pada Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk lembaga itu, untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Fokus satgas yang banyak diisi mantan pegawai KPK ini, melakukan pengawalan agar penerimaan negara di berbagai sektor dapat meningkat.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara ini dipimpin Herry Muryanto sebagai kepala dan wakilnya, mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan, serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Dalam keterangannya yang dikutip Senin (16/6/2025), anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo Harahap mengatakan selama 6 bulan ini pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian. Antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam pendampingannya, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.

Hotman Tambunan selaku ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan telah memetakan bahwa di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk itu, Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga dan kementerian, baik pusat maupun daerah yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah provinsi.

"Satgassus berusaha memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," kata Yudi Purnomo.

Bergerak cepat, Satgassus telah mengunjungi dua pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur; dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali. 

Dari hasil kunjungan itu ditemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan PNBP. Antara lain masih banyak kapal penangkap ikan di bawah dan atau di atas 30GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan, tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," ujar Yudi Purnomo, yang juga mantan penyidik KPK. ***