EmitenNews.com - Mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sejumlah lembaga memberikan pandangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami penurunan.

Meski menghadapi berbagai kondisi tersebut, Pemerintah tetap optimis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dengan tetap pada koridor angka 5%.

Optimisme tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat.

“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, Pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Sejumlah kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan Pemerintah, yakni:

Pertama, penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat melalui perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal.

Kemudian penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan, stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu, dan mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal.

Kedua, peningkatan kemudahan berusaha melalui deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha dan penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM).

Ketiga, penguatan pembiayaan sektor produktif melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar,
implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, serta fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Keempat, perluasan akses pasar ekspor dengan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP,
penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS, serta dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor.

Dan yang kelima adalah kebijakan deregulasi. "Sesuai arahan Presiden Satgas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha," kata Haryo.

Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri
Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD.

Selain kebijakan jangka pendek, Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan jangka menengah, yakni:

Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi, antara lain pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga, penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya, serta pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif

Kemudian transformasi ekonomi digital melalui pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia,
peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional, serta akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik

Kebijakan jangka menengah lainnya adalah transisi energi dan ekonomi hijau dengan pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, serta implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC.

“Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5% membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Namun dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, Pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan,” pungkas Juru Bicara Haryo.(*)