EmitenNews.com - Kasus Hotel Sultan bermuara  ke polisi. Pemilik PT Indobuildco yang mengelola hotel tersebut, Pontjo Sutowo, melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kementerian Sekretariat Negara ke Bareskrim Mabes Polri. Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco yang mengelola Hotel Sultan. Pantauan detikcom, Pontjo tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 14.10 WIB.

 

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023), Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef B. Badeoda, SH, MH, mengungkapkan, kliennya melaporkan tindakan sepihak dan main hakim sendiri PPKGBK. 

Laporan dilayangkan karena beberapa hal, salah satunya pemasangan portal di pintu masuk Hotel Sultan dari Jalan Jenderal Sudirman.

 

Di antaranya, memasuki pekarangan orang lain (Hotel Sultan) tanpa izin, memasang spanduk, Menutup jalan masuk Hotel Sultan, Memasang portal.

 

Akibat tindakan main hakim sendiri itu, Yosef mengatakan, telah mengakibatkan kerugian bagi Hotel Sultan. Kerugian tersebut berupa penurunan pemasukan, tingkat hunian kamar, pembatalan pemasangan ruangan, dan merusak reputasi PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan.

 

"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satu pun keputusan pengadilan yang memerintahkan PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan sengketa. Dapat kami simpulkan, tindakan main hakim Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno," kata Yosef dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2023).

 

Di luar itu, sengketa lahan komplek Hotel Sultan tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No Perkara No 667/Pdt.G/2023/PNJKT.Pst. Selama proses peradilan berjalan, kata Yosef, tidak boleh satu pihak pun melakukan tindakan yang menjadi kewenangan pengadilan. Bisa ditafsirkan, PPKGBK dianggap tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

 

Menyangkut HBG No. 26 dan HGB No. 27, yang dimasalahkan, Yosef menjelaskan, sedang dalam proses pembaruan untuk 30 tahun ke depan, sehingga haknya masih melekat pada PT Indobuildco.