EmitenNews.com - BUMN mengemban mandat ganda yang kerap bertentangan secara diametral. Pada satu sisi,  melayani publik dengan andal, namun, pada sisi yang lain, BUMN harus menjaga kinerja terus kinclong dan berkelanjutan. OECD (2024) menegaskan: The ultimate purpose of state ownership of enterprises should be to maximise long-term value for society, in an efficient and sustainable manner. Dalam lanskap bergerak cepat -suku bunga berayun kencang, teknologi melesat cepat dan ruang digital memperbesar titik-titik kerapuhan, maka suka tidak suka, pengelolaan risiko BUMN tidak boleh berhenti sebagai “rem” yang ditarik saat panik. Pengelolaan risiko harus menjadi kompas, menuntun arah keputusan. 

Fokusnya adalah creating and protecting value (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2023) ketika risiko dikelola secara komprehansif, sistematis, efektif dan efisien. “Kompas” tersebut hanya berfungsi jika dan hanya jika transformasi SDM BUMN berjalan seiring dengan berbagai keputusan strategis. Mulai membangun kepemimpinan yang menuntun, menciptakan proses bisnis sederhana namun robust, serta melahirkan talenta yang kompeten dan berintegritas. Tanpa tiga unsur tersebut, pengelolaan risiko tinggal dokumen, kertas putih yang tidak berdampak.

Top 5 Risk

Jika ditarik benang merah tegas, ada lima risiko yang paling menuntut perhatian BUMN. Pertama, risiko tata kelola dan kepatuhan. Konflik kepentingan yang terbuka, pengadaan less-prudent dan inconsistent-tone at the top sehingga bermuara pada temuan audit, sanksi dan terkikisnya kepercayaan publik. Basel Committee on Banking Supervision [BCBS], 2015) mengingatkan: The board should set the ‘tone at the top’ and oversee management’s role in fostering and maintaining a sound corporate and risk culture. Pada era gawai terkini, isu kecil saja bisa menyebar dalam hitungan jam saja.

Kedua, risiko transformasi digital dan siber. Migrasi menuju cloud, keterhubungan Application Programming Interface (API) dan pemanfaatan artificial intelligence (AI) membuka peluang efisiensi, sekaligus memperlebar permukaan serangan di dunia maya. World Economic Forum (2025) menegaskan: Cybersecurity is no longer just a technical challenge, it's a leadership one. Kebocoran data, downtime dan bias keputusan otomatis dapat terjadi jika pagar etika dan pengendali model analitik tidak dipersiapkan dari hulu. 

Ketiga, risiko finansial dan likuiditas proyek. Proyek padat modal dihadapkan pada volatilitas suku bunga dan nilai tukar. Sementara, penyesuaian jadwal dan biaya rawan mendorong cost overrun (pembengkakan biaya proyek melebihi anggaran atau rencana awal) dan menekan kemampuan debt service (kemampuan proyek atau entitas untuk membayar kewajiban utang secara tepat waktu, pokok dan bunga); Keempat, risiko rantai pasok. Ketergantungan pada pemasok terbatas, keterlambatan perizinan dan material impor membuat mutu dan waktu kerap meleset. Pada proyek infrastruktur, satu mata rantai yang rapuh bisa menghentikan seluruh aktivitas; Kelima, risiko SDM dan budaya kinerja. Kesenjangan kompetensi terkait digital-analitik, resistensi perubahan dan hubungan industrial yang kaku melahirkan budaya “patuh prosedur” tanpa rasa memiliki.

Mitigasi Risiko

Menjawab top 5 risk tersebut, tidak cukup dengan menambah aturan demi aturan, melainkan dengan menyatukan disiplin risiko ke dalam DNA kepemimpinan, SDM dan proses bisnis. Pada tingkat tata kelola, arah perubahan dimulai dari puncak. Integritas menjadi bagian sistem karier dan kompensasi. Sementara, pengukuran kinerja menimbang tidak hanya finansial, tetapi juga kualitas pengelolaan risiko. Pengadaan dan kemitraan dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yakni mengutamakan kinerja, keberlanjutan, dan integritas. Saluran pelaporan pelanggaran aman, cepat dan terbuka hasilnya. Kepercayaan publik dibangun oleh konsistensi tindakan, bukan slogan.

Dalam ranah digital, ketahanan organisasi BUMN menjadi kunci. NIST (2018) menegaskan: The NIST Cybersecurity Framework consists of standards, guidelines and best practices to manage cybersecurity, related risk. Transformasi tidak hanya tentang TI, melainkan soal budaya prudent, bahwa setiap akses diverifikasi, berbagai data dikelola dengan baik dan segenap sistem diuji ketangguhannya. Ditengah derasnya inovasi AI, organisasi BUMN perlu menegaskan batas etika: teknologi harus tunduk pada nilai kemanusiaan, transparansi dan akuntabilitas. Kecanggihan digital menjadi terpercaya.

Pada aspek finansial dan proyek, yang dibutuhkan bukan sekadar kontrol biaya, melainkan disiplin keputusan berbasis bukti dan data yang teradministrasi rapi. Proyek besar dieksekusi secara bertahap sesuai capaian, bukan janji. Evaluasi manfaat dilakukan jujur, bahkan ketika hasilnya tidak sempurna. Rantai pasok diperlakukan sebagai ekosistem strategis, bukan sekadar daftar pemasok. Kerja sama dibangun berdasarkan kinerja dan keandalan, bukan kedekatan. Approach seperti ini akan menumbuhkan daya tahan jangka panjang, sekaligus memastikan nilai publik benar-benar dapat membumi.

Namun, ujung tombak dari seluruh mitigasi risiko tetap SDM yang terkristalisasi menjadi budaya kerja alias risk culture. BCBS (2015) mendefinisikan risk culture sebagai a bank’s norms, attitudes and behaviours related to risk awareness, risk-taking and risk management, and controls that shape decisions on risks. Kepemimpinan lintas fungsi -bisnis, risiko dan teknologi- harus menjadi ruang pembelajaran nyata, di mana pemimpin diuji bukan oleh tebalnya dokumen, tetapi oleh kualitas keputusan di tengah ketidakpastian. Literasi data dan kemampuan analitis menjadi bekal wajib, karena setiap keputusan kini menuntut dasar yang terukur. Kebijakan disederhanakan agar “kebebasan dengan tanggung jawab” dapat tegak lurus. Ruang inovasi dibuka, namun batas dan konsekuensi jelas. Insentif pun diatur ulang. Kinerja tinggi tanpa integritas tidak lagi dianggap keberhasilan. Sementara, hasil yang berimbang dan beretika layak diapresiasi.

Pada akhirnya, pengelolaan risiko adalah seni mengelola manusia. Sistem tanpa perilaku hanya ritual, perilaku tanpa sistem akan sporadis. Ketika pemimpin menuntun alih-alih menghukum, kebijakan memerdekakan dengan pagar yang tegas dan talenta dipersenjatai kompetensi data serta integritas, lima risiko terbesar tadi berubah rupa: dari ancaman menjadi “Kompas” strategis. Dengan “Kompas” itu, BUMN dapat melaju lebih kencang dan terukur, menunaikan amanat publik, menjaga keberlanjutan finansial serta memperkuat kepercayaan stakeholders. Ini ukuran sejati tata kelola yang baik dan alasan transformasi SDM BUMN harus melaju seirama dengan disiplin pengelolaan risiko.