EmitenNews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi diperlukan adanya penguatan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pasalnya sektor ini yang telah menyumbang sekitar 61% terhadap Produk PDB, menyerap 97% terhadap tenaga kerja, serta terbukti resilien dalam menghadapi krisis.


”Kontribusi daripada Kredit Usaha Rakyat terhadap ekspansi kredit tahun lalu diperkirakan sekitar Rp600 triliun atau lebih dari 50% itu dari KUR. Ini membuktikan bahwa sektor UMKM itu memiliki resiliensi tinggi,” paparnya saat menyampaikan pidato kunci di acara Maybank Indonesia Economic Outlook 2023, Rabu (15/03).


Airlangga menyebut pemerintah telah memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pada tahun 2023 sebesar Rp450 triliun yang disertai dengan penambahan target debitur baru paling sedikit 1,76 juta debitur dan target debitur graduasi penyaluran KUR paling sedikit 2,36 juta debitur.


Di awal sambutannya Menko mengatakan menghadapi gejolak ketidakpastian perekonomian global, Indonesia kian menunjukkan resiliensi melalui capaian impresif pertumbuhan ekonomi yang menyentuh angka 5,31% (yoy) pada tahun 2022, dan disertai dengan penguatan geliat berbagai sektor mulai dari sektor konsumsi rumah tangga, ekspor, transportasi dan pergudangan, hingga akomodasi dan makanan minuman.


Sejumlah indikator pada sektor riil dan eksternal juga menunjukkan prospek positif mulai dari Indeks Keyakinan Konsumen yang bertahan pada level optimis, PMI Manufaktur yang terus berada pada level ekspansi, neraca perdagangan yang surplus selama 33 bulan beruntun, transaksi berjalan yang mencatatkan surplus, hingga rasio utang luar negeri yang kian menurun.


“Pemerintah juga akan terus melakukan sinergi antara pemangku kepentingan, terutama kemarin antara fiskal da moneter berjalan secara baik, sehingga dengan demikian kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi,” ungkap


Guna menjaga keberlanjutan pemulihan kondisi perekonomian nasional tersebut, Pemerintah terus mendorong berbagai strategi seperti implementasi program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, transformasi ekonomi melalui Perpu UUCK, hilirisasi SDA, penyesuaian Kebijakan Devisa Hasil Ekspor SDA, pembangunan Infrstruktur, hingga pengembangan SDM melalui berbagai program seperti Kartu Prakerja.


Selain itu, untuk memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, Pemerintah juga melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Melalui strategi kebijakan 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, inflasi Indonesia pada tahun 2022 mampu terkendali pada level 5,5% (yoy).(*)