EmitenNews.com - Kekhawatiran terhadap meningkatnya serbuan baja impor menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum membahas proyek-proyek infrastruktur pemerintah di Gedung DPR RI Senayan, Senin (17/11/2025). Isu ini dinilai mendesak karena berpotensi melemahkan daya saing industri baja nasional jika tidak direspons dengan kebijakan yang lebih tegas.

Anggota Komisi V DPR, Muhammad Lokot Nasution, mengugkapkan pihaknya menerima laporan pengaduan mengenai kondisi industri baja nasional yang semakin tertekan oleh masuknya produk impor.

“Kami mendapat laporan pengaduan tentang industri baja nasional kita yang hari-hari dibanjiri oleh baja impor. Kemarin asosiasi pekerja industri baja itu berdemo di Beacukai. Mereka menyampaikan kepada kami supaya ikut mengawasi dengan ketat terkait dengan penggunaan baja impor ini,” kata politisi Fraksi Partai Demokrat.

Ia menilai situasi ini membutuhkan perhatian serius karena berpotensi berdampak pada tenaga kerja dan keberlanjutan industri. Lokot menekankan bahwa Kementerian PU seharusnya dapat memperkuat penggunaan baja lokal melalui penerapan ketat Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, standar kualitas material konstruksi sudah memiliki aturan yang jelas sehingga implementasinya sangat mungkin dilakukan secara konsisten. Lokot juga menyebut bahwa Komisi V akan memastikan pengawasan melalui kunjungan lapangan.

“Kita punya standar nasional Indonesia. Kami berharap, nanti ketika kami akan melakukan kunjungan kerja ke lapangan, kami akan melihat bahwasannya kita akan menggunakan baja dengan standar nasional Indonesia. Saya yakin ini sudah dilaksanakan, tetapi kan kadang-kadang ada yang nakal,” ungkapnya.

Dalam pernyataannya, Lokot turut mengingatkan agar industri baja nasional tidak mengalami nasib serupa industri tekstil yang terlambat dilindungi dari serangan produk impor. Ia menilai pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar pemerintah lebih sigap menjaga industri strategis.

“Jangan sampai industri baja kita ini seperti industri tekstil kita. Terlambat kita menanggulanginya begitu banyak sekali serangan dari tekstil impor, akhirnya banyak sekali pemutusan hubungan kerja terhadap saudara-saudara kita,” pungkas Lokot yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.(*)