EmitenNews.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Rapat koordinasi yang berlangsung secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11), ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan nasional tahun depan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Melalui regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), sedangkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formula penghitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Untuk mendukung akurasi penghitungan, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup empat aspek yang terdiri atas pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal, sementara estimasi tingkat kabupaten/kota disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

Sesuai jadwal pemerintah, pengumuman UMP 2027 dilakukan paling lambat pada Sabtu (21/11), disusul UMSP pada Kamis (26/11). Sementara itu, batas akhir penetapan UMK jatuh pada Rabu (25/11), dan UMSK ditetapkan paling lambat pada Senin (30/11).

Kepastian formula dan jadwal penetapan upah minimum ini menjadi faktor penting bagi dunia usaha dan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), khususnya pada sektor padat karya, manufaktur, dan ritel dalam menyusun proyeksi beban operasional serta anggaran perusahaan untuk tahun 2027.(*)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Rapat koordinasi yang berlangsung secara hibrida dari kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11), ini menjadi acuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengupahan nasional tahun depan.