Menurutnya kenaikan harga migas dunia ini akan memberatkan APBN terutama berkaitan dengan besaran subsidi energi yang telah ditetapkan, khususnya subsidi LPG 3Kg.
Di tengah naiknya harga gas dunia yang berimbas pada naiknya harga gas non-subsidi, banyak masyarakat yang akan beralih pada LPG 3Kg. Hal ini akan mengakibatkan subsidi LPG 3Kg akan membengkak.
Subsidi energi berupa subsidi listrik untuk masyarakat menengah bawah juga akan meningkat seiring naiknya harga minyak dunia. Hal ini terjadi karena sebagian produksi listrik di Indonesia masih menggunakan solar dan batubara sebagai bahan bakar mesin pembangkit listriknya.
"Volatilitas nilai tukar yang tidak terlalu liar sepertinya tidak akan terlalu memengaruhi nilai utang pemerintah. Namun utang pemerintah akan mengalami tekanan seiring dengan semakin beratnya beban pengeluaran pemerintah melalui subsidi dan pembangunan infrastruktur", tegasnya. Langkah realokasi dan refocussing anggaran dinilai tidak akan cukup di tengah masih tingginya pembiayaan untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Ekonom Indef lainnya, Dr Eisha M Rachbini mengingatkan perang Rusia akan memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, terutama di sisi penawaran, dan sisi permintaan. Sehingga,
resiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas makro ekonomi dengan adanya kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah, maka bisa menyebabkan inflasi, karena dapat mendorong kenaikan biaya energi, juga biaya produksi dan harga-harga barang.
"Di saat daya beli belum dapat pulih, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah. Jika kenaikan harga ke depan persistent dan sangat terasa sekali terhadap daya beli masyarakat, maka subsidi berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam kemiskinan," ujarnya.
Dengan pemerintah memberikan bantalan atau safe guard bagi masyarakat yang kurang mampu, artinya, subsidi akan naik. Karena itu APBN harus dikelola dengan tepat dan efisien dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.(fj)
Related News

Pemerintah Naikkan Plafon KUR Perumahan Hingga Rp5M, Untuk UMKM

Tekan Potensi Curang, Pemerintah akan Terapkan Gas Melon Satu Harga

Hidupkan Bandara Kertajati, Susi Air Buka 5 Rute Penerbangan Domestik

Indonesia-Inggris Rilis Program Energi Rendah Karbon, Investasi Rp72T

Menkeu Berharap Penerimaan Pajak Mulai Stabil di Semester II

UMKM Kuliner Binaan BRI Tembus Pasar Internasional