mark dynamics indonesia
victoria sekuritas

Tambah 3 Provinsi di Papua, DPR Pastikan Sudah Akomodir Kepentingan Warga Asli

01/07/2022, 21:17 WIB

Tambah 3 Provinsi di Papua, DPR Pastikan Sudah Akomodir Kepentingan Warga Asli

Presiden Joko Widodo bersama para tokoh Papua. dok. Detiknews.

EmitenNews.com - Indonesia kini resmi memiliki 37 provinsi dari sebelumnya 34. Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (30/6/2022),  menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Dipastikan DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia ASN orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain.


Dalam keterangannya usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Pegunungan.


“UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan Maharani.


Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Kabupaten Merauke. Sedangkan ibu kota Provinsi Tengah adalah Kabupaten Nabire, dan ibu kota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.


Provinsi Papua Selatan akan meliputi 4 kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.


Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan akan memiliki 9 kabupaten. Sembilan kabupaten tersebut adalah Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Nduga.


Menurut Puan Maharani, pembahasan UU DOB Papua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tentu selama proses panjang itu sudah dibahas juga efektivitas UU ini untuk penyebaran pembangunan di Papua. Menurut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu, DPR akan terus mengawasi pelaksanaan UU ini.


Dalam pembahasan sampai akhirnya mengesahkan pemekaran provinsi di Papua itu, Puan memastikan, DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia ASN orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer.


“Lewat ketiga UU ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” tutur politikus PDI Perjuangan itu.


Soal DOB Papua ini berpengaruh terhadap alokasi kursi di DPR RI. Pasalnya, pemekaran daerah memperkecil daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilihan Umum. Puan mengingatkan agar persoalan ini segera diatasi mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai. ***


Author: N A