EmitenNews.com - Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius untuk 2027, yakni berada pada kisaran 5,8–6,5 persen. Target tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga diharapkan menciptakan lapangan  kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat investasi, serta mempercepat  transformasi struktural ekonomi.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati bahwa pencapaian target tersebut akan ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, perbaikan iklim usaha, dan penguatan industri nasional. Namun, target tersebut hadir di tengah tantangan yang tidak ringan.

Ekonomi Indonesia memang masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61 persen secara tahunan, meningkat dari 5,39 persen pada triwulan IV 2025. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan.

Masalahnya, menjaga pertumbuhan pada kisaran 6 persen membutuhkan lebih dari sekadar mempertahankan momentum yang ada. Pemerintah harus memastikan bahwa konsumsi  masyarakat dan investasi swasta dapat tumbuh secara organik, bukan terlalu bergantung pada stimulus pemerintah dan belanja negara. Di sinilah pertanyaan mengenai realistis atau tidaknya  target pertumbuhan menjadi relevan. 

Konsumsi Rumah Tangga Masih Menjadi Mesin Utama 

Struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Ketika masyarakat meningkatkan belanja, sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi,  akomodasi, hingga berbagai jasa ikut mendapatkan manfaat. Karena itu, daya beli masyarakat bukan sekadar indikator kesejahteraan, tetapi juga merupakan salah satu fondasi pertumbuhan  ekonomi nasional.

Pada triwulan I 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat masih relatif terjaga. Berbagai stimulus seperti bantuan sosial, THR, serta program pemerintah turut menopang aktivitas konsumsi. 

Namun, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan. Konsumsi yang tumbuh karena stimulus tidak selalu memiliki karakter yang sama dengan konsumsi yang tumbuh karena peningkatan  pendapatan permanen.

Jika daya beli masyarakat meningkat karena pendapatan, lapangan kerja, dan produktivitas yang membaik, maka konsumsi memiliki fondasi yang lebih kuat. Sebaliknya, jika konsumsi terutama didorong oleh bantuan sosial, diskon, subsidi, atau stimulus temporer, maka pertumbuhan tersebut berpotensi melemah ketika stimulus berakhir. Karena itu, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga agar masyarakat tetap berbelanja, tetapi memastikan sumber daya ekonomi yang menopang konsumsi benar-benar meningkat. 

Daya Beli Tidak Hanya Soal Inflasi