EmitenNews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terus menerus dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Mulai dinamika pasar keuangan global hingga tensi geopolitik di Palestina dan kenaikan harga pangan akibat El Nino, semuanya berdampak bagi perekonomian dunia dan berimbas ke Indonesia.


“Ini adalah situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40% terbawah," katanya saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/11).


Menkeu menyebut harga beras meningkat cukup tajam dalam 6 bulan terakhir yang menyebabkan inflasi dari sektor makanan menjadi salah satu kontributor terbesar.


Untuk itu pemerintah akan melakukan penanganan kenaikan harga beras ini melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan suplai atau pasokan beras terjaga sampai musim tanam dan panen yang akan datang.


Selain itu, Menkeu menambahkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran sebesar Rp7,52 triliun.


“Untuk (penanganan) yang lain adalah kita masih melihat untuk menembus growth dengan mengakselerasi kredit usaha rakyat (KUR)," katanya.


Pihaknya bersama beberapa menteri di bidang perekonomian memonitor bahwa penyaluran KUR tahun ini agak melemah. "Ini karena ada beberapa perubahan dari sisi kebijakan sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan untuk bisa mengakselerasi penyaluran kredit usaha rakyat ini,” lanjut Menkeu.


I menyebut hingga September 2023 penyaluran KUR baru terealisasi Rp107 triliun, dari target Rp297 triliun. "Jadi pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam 3 bulan terakhir ini," tegasnya.


Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan bagi rumah komersial berupa pemberian PPN DTP bagi rumah dengan harga sampai dengan Rp2 Miliar. Selain itu, terdapat dukungan Bantuan Biaya Administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024, serta dukungan rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan oleh Kemensos RI.


“Nah paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” harap Menkeu.(*)