Tekad Bahlil, Indonesia Harus jadi Penentu Harga Nikel, dan Batu Bara

Presiden Joko Widodo meresmikan meresmikan Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia milik PT Amman Mineral Internasional Tbk, di Kabupaten Sumbawa Barat. Nusa Tenggara Barat, Senin (23/9/2024). dok. BPMI Setkab.
EmitenNews.com - Ini optimisme dan tekad Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, menegaskan bahwa ke depan harga nikel, batu bara dan timah harus ditentukan oleh Indonesia. Masuk akal. Indonesia merupakan produsen utama komoditas tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi perekonomian nasional.
"Saya pastikan, untuk harga timah, harga batu bara, harga nikel ke depan harus ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam dalam Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Selain itu, menurut Bahlil, Indonesia juga harus menjadi pemimpin dalam perekonomian regional, khususnya di ASEAN.
Intinya, Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengikut, melainkan harus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.
Salah satu langkah strategis yang telah diambil adalah menghentikan ekspor bijih nikel atau ore nikel. Keputusan tersebut diambil untuk mendorong hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri.
Keputusan itu dinilai telah memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Setelah menghentikan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil membangun smelter, yang meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan.
Menteri Bahlil Lahadalia menekankan, Indonesia harus jadi lokomotif ASEAN. Bukan follower ASEAN.
“Ini sama dengan ketika kita menyetop ekspor ore nikel. Kita menyetop ekspor ore nikel, nikel ini kan sekarang kan menjadi sebuah komoditas critical mineral," ujar mantan Menteri Investasi tersebut. ***
Related News

Trump Pangkas Tarif Indonesia ke 19 Persen, Tapi Barang AS Bebas Masuk

Harga Emas Antam Turun Lagi Rp6.000 per Gram

Kasus Chromebook, Kejagung Dalami Investasi dari Google ke Gojek

Cegah Kecemburuan Sosial, DJP akan Tunjuk Marketplace LN Pungut Pajak

Konsumsi Gas Industri Diprediksi Turun 2,34 Persen Imbas Tarif Trump

Pefindo Catat Mandat Surat Utang Rp62 Triliun, Swasta Paling Agresif