EmitenNews.com - Mengusung tema “The First Social Bond For Private Sector Bank in Indonesia” PT Bank KB Bukopin Tbk menandatangani transaksi pinjaman luar negeri senilai USD300 atau Rp4,41 triliun dari International Finance Corporation (IFC) World Bank.


"Pinjaman mencakup penerbitan obligasi sosial pertama oleh bank swasta di Indonesia. Obligasi Sosial tersebut akan sepenuhnya didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari COVID-19 dan pembiayaan di segmen sosial seperti UMKM, perumahan yang terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur," kata Corporate Secretary Bank KB Bukopin, Slamet H.Pradhana, dalam keterangan persnya.


Hadir pada acara tersebut perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Direktorat Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, OJK dan Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia.


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual menyatakan dukungan pemerintah atas kerjasama yang dilakukan Bank KB Bukopin dengan IFC World Bank dalam penerbitan obligasi sosial ini.


"Ini membuka potensi investasi di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,” katanya.


Bank KB Bukopin akan melakukan beberapa langkah setelah mendapat fasilitas pinjaman dari IFC yaitu KB Bukopin memiliki komitmen untuk senantiasa menyalurkan kredit ke 3 sektor utama dalam rangka mewujudkan keberlanjutan bisnis bagi pelaku usaha pasca COVID-19.


Adapun tiga sektor tersebut adalah sebagai berikut:

Sektor Ritel: Pembiayaan Rumah Terjangkau.
Sektor UKM: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah termasuk usaha yang dimiliki wanita.
Sektor Komersial: Kesehatan, Pendidikan (di luar pendidikan K-12), Infrastruktur terkait air, produksi kabel serat optik bawah laut dan terrestrial, serta penyedia jaringan telekomunikasi (hanya untuk sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di perkotaan).


Demi menjaga obligasi sosial ini sampai pada pihak atau sektor-sektor terkait, KB Bukopin mengungkapkan telah membentuk tim khusus yang mengawasi distribusi dana ini agar diterima pada sektor yang telah ditentukan.


Direktur SUN DJPPR, Deni Ridwan, menyebut penerbitan social bond oleh KB Bukopin ini merupakan yang pertama bagi bank swasta di Indoensia. Pemerintah tentunya sangat mengapresiasi skema yang dilakukan KB Bukopin dengan IFC yang mendedikasikan pendanaan insentif sosial yang berfokus pada ketahan dan social ekonomi akibat pandemic Covid-19.


"Belajar dari penerbitan SDGs Bond dan Global Green Sukuk, peran penting di sini adalah menemukan partner yang tepat. Kami melihat program ini merupakan batu loncatan bagi KB Bukopin untuk mengembangkan instrumen obligasi,” kata Deni.


Survei Bank Indonesia menunjukkan 87,5 persen UMKM terdampak oleh pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Selain itu, fasilitas dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada pengusaha wanita dan UKM milik wanita (women-owned small and medium enterprises/WSMEs).


Direktur Bidang Koordinasi dan Pertambangan, Kemenko Marves, Septian Hario Seto juga menilai penerbitan obligasi sosial menjadi langkah yang baik untuk perbankan swasta di Indonesia. "Saya kira ini adalah salah suatu langkah yang penting dalam recovery ekonomi Indonesia. Jadi saya kira momentum ini yang harus kita jaga ke depannya," tandasnya.


Pinjaman dari obligasi sosial tersebut sejalan dengan program yang sedang disosialisasikan oleh pemerintah terkait keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang merupakan salah satu topik dari isu enam prioritas di bidang keuangan yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia.


Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/ BKPM, Riyatno menyampaikan bahwa dengan social bond, pendanaan inisiatif sosial yang berfokus pada dampak sosial ekonomi dan pembiayaan segmen sosial bisa lebih masif. Seperti UMKM rumah terjangkau, peralatan kesehatan, dan sebagainya.


"Upaya ini akan berdampak kolektif bersama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selamat dan sukses untuk Bukopin dan IFC atas upaya kolektif. Harapannya dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas dan negara," kata dia.(fj)